RRI.CO.ID, Bogor - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meminta publik menghentikan spekulasi kelangkaan plastik. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI), di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 24 April 2026.

Ia memastikan pasokan bahan baku plastik nasional masih aman. Ia mengatakan, hasil peninjauan menunjukkan ketersediaan bahan baku mencukupi kebutuhan industri di tengah meningkatnya permintaan pasar.

“Bahan baku plastik tersedia sangat memadai di dalam negeri. Karena itu, pelaku industri tidak perlu khawatir,” kata Faisol.

Ia menekankan pentingnya distribusi bahan baku hingga sektor hilir berjalan lancar. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global.

“Tugas pemerintah memastikan akses bahan baku mudah dan harga tetap bersaing. Jangan sampai ada pihak menaikkan harga secara tidak wajar,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Wamenperin mengimbau pelaku industri mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Pemerintah mendorong optimalisasi produksi dalam negeri sebagai prioritas.

“Pemerintah mengimbau supaya perusahaan-perusahaan tetap mengedepankan produksi dalam negeri. Hal ini kemampuan produksi dalam negeri masih sangat besar," ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT AKPI Tbk, Jimmy Tjahjanto menyebut, sempat terjadi gangguan pasokan awal. Gangguan tersebut berasal dari pemasok kawasan Timur Tengah.

“Kita sempat kehilangan pasokan dari Saudi, namun segera beralih ke sumber lain. Kami memiliki suplai dari ASEAN dan China sehingga tetap normal,” ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan utama kini adalah kenaikan harga bahan baku global. Harga bahan baku meningkat seiring lonjakan harga minyak dunia.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia, Santoso Samudra Tan mengatakan, persepsi kelangkaan berlebihan. Produksi industri plastik nasional masih berjalan lancar.

“Yang terdampak adalah bahan baku utama seperti biji plastik dan nafta. Namun ketersediaannya masih aman dan produksi tetap berjalan,” katanya.

Ia mengingatkan agar kebijakan tidak merugikan industri hilir dalam negeri. Impor produk jadi dinilai berpotensi melemahkan kapasitas produksi nasional.