RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan tidak ada kebijakan yang melemahkan prinsip HAM selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut kepercayaan global tetap terjaga, bahkan Indonesia dinilai mampu bersaing menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

“Tidak ada kebijakan melemahkan HAM selama pemerintahan Presiden Prabowo, kepercayaan global terhadap Indonesia tetap terjaga. Bahkan Indonesia dinilai mampu bersaing menjadi Presiden Dewan HAM PBB di tingkat internasional saat ini,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Pigai menjelaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mengurangi prinsip HAM dalam pembangunan nasional. Pigai menyebut pemerintah telah menangani isu keamanan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan masyarakat adat sesuai standar Internasional Covenant on Civil and Political Right internasional.

“Pemerintah juga aktif menjamin kebebasan pers dan berekspresi, termasuk terlibat dalam berbagai kasus yang menjadi perhatian publik. Selain itu, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dinilai meningkat melalui sejumlah program prioritas,” ucap Pigai menegaskan.

Ia menilai sejumlah indikator penurunan HAM yang kerap disorot publik merupakan dampak kebijakan masa lalu. Beberapa regulasi seperti UU MD3 dan Perppu Ormas disebutnya perlu dilihat dalam konteks historis agar penilaian tidak bias.

“Keterbukaan pemerintah semakin luas, masyarakat kini memiliki akses dialog langsung dengan presiden dalam berbagai kesempatan. Iklim demokrasi tetap terjaga melalui pemilu dan pilkada yang berlangsung kompetitif serta terbuka bagi partisipasi publik,” ucap Pigai menutup.