RRI.CO.ID, Jakarta — Pemerintah akan melakukan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 15.000 unit di kawasan perbatasan Indonesia pada tahun ini. Program bedah rumah ini menyasar 17 provinsi yang mencakup 40 kabupaten dan kota di wilayah perbatasan.

Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian menyebut program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan di kawasan perbatasan. Ia menilai selama ini belum banyak program besar yang secara langsung menyentuh masyarakat di wilayah tersebut.

“Selama ini jujur saja belum pernah ada program yang betul-betul real untuk daerah perbatasan. Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masalah perbatasan,” ujar Tito yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu saat konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta Pusat, Kamis, 23 April 2026.

Ia menambahkan program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Sebab, kawasan perbatasan dinilai memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga yang harus diperkuat dari sisi ekonomi dan sosial.

“Kalau semua daerah perbatasan ini lebih sejahtera, lebih makmur, rakyatnya bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Maka insya Allah tentu ini akan menjadi buffer zone sistem pertahanan bangsa Indonesia dari infiltrasi asing,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan jumlah program bedah rumah di kawasan perbatasan ditingkatkan dari rencana awal. Kenaikan tersebut diputuskannya setelah melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah perbatasan saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS yang mencapai 400 ribu unit rumah pada tahun ini. Program ini juga diharapkan menjadi wujud kehadiran negara di wilayah perbatasan yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

“Bagaimana perumahan ini ini juga bisa menjadi cara menunjukkan bahwa negara kita itu hadir di daerah perbatasan-perbatasan. Bayangkan kalau nanti orang Malaysia melihat perbatasan itu rumahnya tidak layak huni banyak dan dengan sebaliknya tentu berbeda,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut.

Menteri PKP berharap program ini dapat segera direalisasikan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan. Ia juga menargetkan pelaksanaan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah proses verifikasi data selesai.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan program ini didukung dengan data yang terintegrasi agar tepat sasaran. Ia menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program di wilayah perbatasan.

“Pembangunan untuk daerah perbatasan ini menggunakan data-data statistik yang dihasilkan oleh BPS sehingga kebijakannya ini berbasis data. Sehingga nanti akan lebih tepat sasaran,” ucap Amalia Adininggar Widyasanti.

Ia mengungkapkan data yang disiapkan BPS adalah data yang berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Amalia menambahkan juga sudah menyediakan data backlog ketidak layak hunian untuk 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan tersebut.

Menurutnya, backlog ketidak layakan hunian di kawasan perbatasan masih tergolong tinggi. Bahkan, lanjutnya, di salah satu kabupaten perbatasan, persentase rumah tidak layak huni mencapai sekitar 85 persen.

Program ini juga diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan demikian, pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.