RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti aspek ketahanan pangan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Temuan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap pilar pembangunan nasional.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemeriksaan tematik dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan pemerintah. Salah satu fokusnya adalah ketahanan pangan yang dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Melalui IHPS ke-2 tahun 2025, BPK menyajikan hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional. Yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Menurutnya, hasil pemeriksaan ini menjadi dasar penting dalam memperbaiki tata kelola sektor pangan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, BPK juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini diperlukan agar distribusi dan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.

Dalam laporan tersebut, BPK turut mengaitkan ketahanan pangan dengan efisiensi pengelolaan sumber daya. Penguatan sektor ini dinilai penting untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, BPK juga menyoroti bahwa upaya penguatan ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Kedua aspek ini dinilai saling berkaitan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

“BPK mendukung penyelamatan keuangan negara Rp 42,87 triliun melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan Rp 18,53 triliun. Serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 24,34 triliun,” kata Isma.

BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Langkah perbaikan di sektor pangan diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional secara berkelanjutan.