Hari Kartini, KemenPPPA Soroti Tantangan dan Integritas Perempuan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan di ruang publik. Tantangan tersebut meliputi diskriminasi, stereotip gender, hingga hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan dan jujur dalam meraih cita-cita. Namun tetap menjaga nilai etika dan integritas,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, secara virtual dalam Inspiring Talkshow bertema 'Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas' di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin, 20 April 2026.

Amurwani menambahkan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga. Peran ini mencakup penanaman nilai integritas yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurutnya, keluarga menjadi ruang awal dalam membentuk karakter dan nilai moral. Karena itu, peran perempuan sangat strategis dalam menciptakan generasi yang berintegritas.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendorong penguatan budaya integritas di sektor publik dan jasa keuangan. Upaya ini dilakukan dengan meneladani semangat Raden Ajeng Kartini.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menilai perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola. Namun, tantangan kesetaraan dan kekerasan berbasis gender masih menjadi perhatian.

Ia menyebut perempuan berkontribusi dalam membangun integritas melalui peran di keluarga dan masyarakat. Perempuan juga menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.

“Sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Namun, sepanjang 2025 terdapat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya perempuan,” ujarnya.

Melalui momentum Hari Kartini, pemerintah mendorong penguatan peran perempuan di berbagai bidang. Hal ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pembangunan nasional yang berintegritas.