RRI.CO.ID, Jakarta - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) merespon polemik yang berkembang terkait pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). KAHMI mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kewaspadaan terhadap potensi adu domba berbasis disinformasi.

Koordinator Presidium MN KAHMI, Abdullah Puteh, menegaskan pentingnya seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman. Menurutnya, perbedaan latar belakang agama tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini harus terus dijaga sebagai fondasi utama keutuhan bangsa,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jakarta, Senin 20 April 2026.

Senada, Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menilai polemik yang muncul lebih disebabkan penafsiran yang tidak utuh terhadap pernyataan publik. Ia menekankan pentingnya memahami konteks secara menyeluruh agar tidak memicu kesalahpahaman.

“Kami melihat pentingnya kehati-hatian dalam memahami pernyataan publik. Kesalahpahaman bisa terjadi jika konteks tidak dipahami secara menyeluruh,” kata Qomar.

MN KAHMI juga mengingatkan agar perbedaan tafsir tidak dimanfaatkan untuk memicu polarisasi berbasis agama. Organisasi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut menolak narasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan merusak semangat persaudaraan kebangsaan.

Dalam upaya meredam ketegangan, MN KAHMI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama, mengedepankan dialog dan klarifikasi (tabayyun). Guna mencegah kesalahpahaman berkepanjangan.

Selain itu, MN KAHMI menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan moderat dan inklusif. KAHMI pun meyinggung rekam jejak JK sebagai tokoh nasional yang berperan menjaga perdamaian serta menyelesaikan berbagai konflik sosial dan keagamaan di Indonesia.

KAHMI pun mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi zerta bersama menjaga stabilitas nasional demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tidak tepat jika beliau dipersepsikan sebagai figur yang intoleran,” ujar Abdullah Puteh.

Diketahui, sebelumnya ceramah JK soal 'mati syahid' dalam konflik Ambon viral di media sosial. JK menyebut baik umat Islam maupun kristen sama-sama merasa benar sesuai dengan ajaran masing-masing.

JK menegaskan dirinya tidak pernah berniat menista agama terkait pernyataannya dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM). JK menyebut apa yang disampaikannya justru bertujuan untuk mendorong perdamaian, bukan memecah belah.

Hal itu disampaikan JK dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4). Ia menjelaskan ceramah tersebut mengangkat tema perdamaian dan membahas berbagai konflik, termasuk yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.

"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian, perdamaian itu adalah akhir daripada konflik, apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu-dua menit, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," kata JK.

JK menyebut bagian yang dipersoalkan publik hanya potongan kecil dari keseluruhan materi. Ia mengaku hanya menyinggung konflik berlatar agama selama satu hingga dua menit dalam ceramah tersebut.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya bicara kejadian konflik, bagaimana (saat itu) orang menggunakan agama untuk berperang," ujarnya.

Menurut JK, banyak pihak yang merasa tindakannya dibenarkan oleh agama dalam konflik di Poso dan Ambon. Ia menyebut persepsi seperti itulah yang kemudian memperparah konflik hingga menelan ribuan korban jiwa.

"Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan," ujarnya.