BKSAP DPR Sebut Perlu Transformasi Pola Koordinasi PBB

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan, diperlukan transformasi dalam pola koordinasi PBB. Menurutnya, pola komunikasi dan koordinasi PBB, jangan sebatas hanya berfokus pada hubungan dengan pemerintah eksekutif.

Tetapi juga, menurut politikus Gerindra ini, harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan lembaga legislatif. Oleh karenanya, kehadiran PBB ke depannya harus bersifat mendukung (supportive), bukan mendikte.

"Setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami. Termasuk visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia melalui program nutrisi nasional,” kata Husein dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Selain itu, ia juga meminta, PBB memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global. Mengingat, keterlibatan parlemen merupakan faktor penting agar program-program PBB dapat berjalan lebih efektif.

“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa keterlibatan aktif parlemen. Sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” ucap Husein.

Ia juga menyoroti, praktik di Turki dalam penanganan bencana. Hal ini, sebagai contoh pentingnya integrasi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif.

"Sinergi tersebut mampu mempercepat penyusunan regulasi darurat sekaligus meningkatkan efektivitas mobilisasi bantuan. Oleh sebab itu, Indonesia mendorong PBB lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen memperkuat ketahanan bencana di masing-masing negara," ujar Husein.

Sebelumnya, BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152. Kegiatan tersebut, berlangsung di Istanbul, Turki, pada 15–19 April 2026.

Dalam forum internasional yang dihadiri sekitar 150 negara tersebut, BKSAP DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam. Khususnya, terkait situasi di Timur Tengah yang dinilai semakin memburuk akibat eskalasi konflik yang terus terjadi.

Partisipasi BKSAP DPR RI dalam Sidang Umum IPU ke-152 ini merupakan bagian dari upaya diplomasi parlemen Indonesia. Terutama, dalam memperjuangkan perdamaian dunia serta menyuarakan kepentingan nasional di kancah global.

Forum ini juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global. Mulai dari konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, hingga isu pembangunan berkelanjutan.