RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengingatkan, pemerintah melalui Pertamina terkait sejumlah daerah tidak terdapat BBM subsidi. Terlebih, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikan harga BBM nonsubsidi pada Sabtu pekan lalu.

Di daerah, politikus PDIP ini mengungkapkan, banyak masyarakat harus antre panjang untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Bahkan, kadang masyarakar daerah pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis.

"Kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi langkah kemunduran setelah sebelumnya pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi. Di tengah gejolak geopolitik global, masyarakat dipaksa membeli BBM nonsubsidi," kata Mufti dalam keterangan persnya seperti dilansir laman DPR.go.id, di Jakarta, dikutip Senin, 20 April 2026.

Mufti menilai, harga BBM nonsubsidi dinaikkan secara signufikan. Kondisi ini, dinilainya sangat menekan masyarakat kalangan bawah.

"Ketika masyarakat yang berhak mendapat BBM subsidi tidak bisa mendapatkannya. Di sisi lain harga BBM alternatifnya juga naik, yang terjadi adalah pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat," ucap Mufti.

Ke depannya, ia meminta, stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera diatasi pemerintah. Karena, pemerintah wajib memastikan masyarakat yang berhak mendapat BBM subsidi bisa mendapatkannya agar tak perlu membeli BBM nonsubsidi.

"Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” ujar Mufti.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia buka suara, mengenai kenaikan BBM nonsubsidi. Ketum Golkar ini menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

"BBM itu kan kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara yang untuk industri sesuai dengan peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu mengikuti harga pasar," kata Bahlil di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 18 April 2026.