RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bansos triwulan II 2026 bagi masyarakat berhak. Penyaluran dimulai 10 April hingga Juni 2026 dengan sistem berbasis data kesejahteraan keluarga.

Masyarakat kini dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui layanan online resmi cekbansos.kemensos.go.id. Proses ini cukup mudah karena hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sesuai KTP.

Kemensos mengelompokkan masyarakat dalam sistem desil berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Penilaian ini mencakup kondisi perumahan, pekerjaan, pendidikan, hingga kepemilikan aset.

Dalam sistem tersebut, terdapat 10 desil yang masing-masing mewakili 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan kelompok paling rendah, sedangkan desil 10 menjadi kelompok tertinggi.

Masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bantuan sosial pemerintah. Bantuan yang diberikan meliputi Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako.

Kemensos menegaskan status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi terbaru masyarakat. Jika ada ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi atau kelurahan.

Pemerintah menyediakan dua kanal digital resmi untuk mengecek status bansos dan desil. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi maupun aplikasi Cek Bansos.

Berikut cara cek bansos melalui situs resmi:

• Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Masukkan kode captcha yang tersedia
• Klik tombol cari data

Selain melalui situs, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi resmi yang tersedia di ponsel. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store secara gratis.

Berikut cara cek bansos melalui aplikasi:

• Unduh aplikasi 'Cek Bansos' di ponsel
• Buka aplikasi dan pilih menu cek bansos
• Masukkan data NIK sesuai KTP
• Klik tombol cari data

Jika data sesuai, sistem akan menampilkan informasi lengkap penerima bansos. Informasi tersebut meliputi nama, kelompok desil, hingga periode penyaluran bantuan.

Dengan kemudahan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif memastikan status bantuan secara mandiri. Pemerintah juga mendorong transparansi agar penyaluran bansos tepat sasaran.