RRI.co.id, Jakarta: Pemerintah menargetkan penghentian praktik tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping di seluruh Indonesia rampung pada Agustus 2026. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Sirkular Ekonomi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Agus Rusli, mengatakan penghentian praktik open dumping harus berjalan seiring dengan peningkatan pemilahan sampah dari sumber, terutama rumah tangga

“Oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan pemilahan sampah antara yang organik dengan nonorganic. Hal ini diharapkan dapat mengurangi sebagian besar sampah yang masuk ke TPA,” katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Minggu (19/4/2026).

Agus mengatakan, hingga saat masih banyak TPA yang harus bertransformasi untuk menghentikan open dumping. “KLH mencatat hingga akhir 2025 baru sekitar 30 persen dari total 485 TPA di Indonesia yang telah menghentikan praktik open dumping,” lanjutnya.

Artinya, kata dia, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi. Open dumping adalah metode pengelolaan sampah konvensional dengan membuang dan menumpuk sampah di lahan terbuka (cekungan) tanpa pengolahan, pemilahan, atau penutupan tanah.

Sistem ini, kata Agus, berbahaya karena mencemari tanah dan air, memicu kebakaran, ledakan gas metana, longsor, dan menjadi sarang penyakit. “Open dumping sebenarnya sudah dilarang sejak 2013 menurut UU No. 18 Tahun 2008,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, mendorong percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan berbasis pengurangan di sumber, pemilahan, serta pengolahan berkelanjutan. Pemerintah, sebut Agus, juga menyiapkan penguatan fasilitas pengolahan sampah seperti TPST dan TPS3R, dan pengembangan teknologi waste to energy.

Agus berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk ikut berperan aktif menanggulangi permasalahan sampah yang sudah menjadi masalah nasional. “Bahkan Presiden Prabowo sendiri sudah mengatakan perang terhadap sampah,” ujarnya.