RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai meminta TNI segera klarifikasi penembakan di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak. Insiden tersebut menewaskan lima warga sipil, termasuk balita, dan memicu keprihatinan serius atas perlindungan masyarakat sipil.

“Atas kejadian di Kabupaten Puncak yang mengorbankan nyawa masyarakat sipil, saya meminta TNI segera memberikan klarifikasi,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026. Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam jatuhnya korban, terutama anak-anak, dan menegaskan konflik TNI TPNPB tak boleh korbankan warga sipil.

“Atas jatuhnya korban, termasuk anak-anak dan balita, saya menyampaikan dukacita mendalam. Tidak boleh ada korban masyarakat sipil dalam konflik ini,” ujarnya.

Selain itu, Pigai mendesak Komnas HAM segera melakukan investigasi untuk mengungkap fakta secara objektif di tengah terbatasnya informasi resmi. “Komnas HAM harus segera turun untuk melakukan investigasi,” ucap Pigai.

Lebih lanjut, Pigai meminta penghentian sementara operasi militer di wilayah sipil guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Khususnya di area pengungsian, demi memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil terdampak konflik.

“Kami meminta penghentian sementara seluruh operasi militer di wilayah yang berdampak pada masyarakat sipil. Perlindungan warga harus menjadi prioritas utama,” kata dia.

Pigai menyoroti insiden tersebut kembali menyoroti pentingnya perlindungan warga sipil serta penghormatan terhadap prinsip hukum humaniter internasional. Terutama jika wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai zona aman.

Sementara, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyiapkan tim terpadu tanggap darurat untuk menangani dan mendata warga sipil yang jadi korban penembakan di Kabupaten Puncak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan kemanusiaan di wilayah tersebut.

“Dalam satu dua hari ini kita bentuk tim terpadu tanggap darurat bersama dari Pemkab Puncak dan Puncak Jaya untuk menangani korban. Akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan OPM telah menimbulkan adanya korban sipil di Kabupaten Puncak yang berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya,” kata Meki.

Pemerintah provinsi saat ini telah melakukan pendataan korban secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Termasuk Palang Merah Indonesia (PMI), guna memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan.