RRI.CO.ID, Jakarta — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kian meningkat seiring lonjakan jumlah titik panas. Pemerintah pun memperkuat langkah deteksi dini dan kesiapsiagaan.

Kesiapsiagaan dilakukan terutama menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus 2026. Data hingga awal April mencatat sebanyak 3.563 titik panas di Indonesia, Riau dan Kalimantan Barat menjadi wilayah rentan.

Di Kalimantan Barat, terdapat 14 kabupaten/kota dengan 463 desa berisiko tinggi. Yang sebagian besar berada di kawasan gambut. Kondisi ini diperparah dengan tinggi muka air tanah (TMAT) di sejumlah wilayah.

“Beberapa wilayah seperti Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya yang berada pada level -80 hingga -40 cm, atau masuk kategori rawan. Situasi tersebut menunjukkan lahan gambut dalam kondisi kering dan mudah terbakar,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Jumat, 17 April 2026.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah kini mengedepankan langkah pencegahan berbasis data dalam pengendalian karhutla. Pendekatan pengendalian karhutla saat ini difokuskan pada upaya preventif, melalui pemantauan intensif titik panas, kondisi cuaca,” ucap Hanif.

Pihaknya juga melakukan penguatan sistem peringatan dini di daerah rawan. Berbagai langkah teknis juga terus diperkuat, seperti pembangunan sekat kanal dan revitalisasi gambut untuk menjaga kelembapan lahan.

“Kami juga terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena ini menjadi salah satu penyebab utama karhutla,” katanya.

Pemerintah meningkatkan kesiapan personel, sarana prasarana, serta dukungan pembiayaan guna memastikan respons cepat saat terjadi kebakaran. “Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan efektif,” ucap Hanif.

Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi. Tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini melalui kolaborasi berbagai pihak.