RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan 900 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk beroperasi di daerah terpencil dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

“Insya Allah mungkin tidak lebih dari satu bulan, 900 SPPG pada daerah terpencil. Itu sudah siap operasional,” kata Sony Sonjaya saat konferensi pers usai menghadiri agenda Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis, 16 April 2026.

Sony menyebut daerah terpencil tidak hanya berada di wilayah perbatasan atau pedesaan, tetapi juga terdapat di Pulau Jawa. Wilayah tersebut umumnya memiliki keterbatasan akses jalan sehingga menyulitkan distribusi layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat setempat.

“Terpencil itu bukan hanya daerah-daerah perbatasan, bahkan di Jawa Barat ada kecamatan yang aksesnya sulit. Seperti di Kecamatan Rongga di Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.

Ia juga menanggapi arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar program MBG difokuskan kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok yang mengalami kekurangan gizi. Menurutnya, program tersebut memang dirancang untuk memastikan kelompok rentan memperoleh asupan gizi yang memadai.

“Tujuan utamanya memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan. Yakni seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik,” kata Sony.

Dalam kesempatan itu, Sony melaporkan capaian program MBG selama satu tahun pelaksanaan. Hingga kini terdapat 27.006 SPPG yang telah terverifikasi, dan sekitar 25.000 di antaranya sudah beroperasi di berbagai daerah.

“Inilah wujud konkret pemberdayaan masyarakat. Karena seluruh SPPG tersebut melibatkan masyarakat dalam operasionalnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, pembangunan 27.000 SPPG diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun hingga Rp54 triliun. Namun, sebagian besar pendanaan berasal dari mitra swasta dan swadaya masyarakat, bukan dari APBN.

“Alhamdulillah tidak ada satu rupiah pun sampai saat ini SPPG yang operasional menggunakan APBN. Seluruh operasional SPPG didukung swadaya mitra, pihak swasta, serta partisipasi masyarakat,” kata Sony menutup.

Sementara, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menko PM Muhaimin Iskandar menilai menilai program MBG berpotensi memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekosistem ekonomi lokal dan rantai pasok.

“Kita fokus memotret program makan bergizi gratis dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar ekosistem ekonomi, rantai pasok, dan produksi lokal semakin berkembang,” kata Muhaimin Iskandar.