RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi I DPR RI buka suara, terkait insiden peluru nyasar yang menimpa dua siswa SMP, di Gresik, Jawa Timur. Insiden tersebut, diduga berasal dari aktivitas latihan tembak prajurit TNI AL.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh meminta, TNI AL segera melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Semua itu, guna mengungkap secara pasti asal peluru yang mengenai kedua siswa tersebut.

“Audit investigasi harus dilakukan secara serius dan terbuka agar diketahui secara pasti sumber peluru tersebut. Ini menyangkut keselamatan masyarakat sipil,” kata Soleh dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan kasus. Apabila ada pelanggaran SOP dalam pelaksanaan latihan tembak, maka prajurit yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi tegas.

"Sesuai aturan yang berlaku, jika latihan dilakukan tidak sesuai SOP, maka harus ada pertanggungjawaban. Penegakan disiplin sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang,” ucap Soleh.

Kemudian, ia menilai, peristiwa ini harus menjadi evaluasi serius bagi institusi militer dalam setiap pelaksanaan latihan. Khususnya, yang berpotensi berdampak pada masyarakat sekitar.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi TNI dalam menjalankan latihan militer. Jangan sampai peluru yang ditembakkan justru membahayakan warga sipil, apalagi korbannya adalah anak-anak sekolah,” ujar Soleh.

Diketahui, insiden peluru nyasar yang mengenai dua siswa SMPN 33 Gresik. Kedua siswa itu, yakni Darrell Fausta Hamdani dan Renheart Octo Hanaya.

Insiden tersebut diduga berasal dari aktivitas latihan tembak prajurit TNI AL di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Lokasi itu, berjarak sekitar 2,3 kilometer dari lokasi sekolah.

Sebelumnya, Komandan Pasukan Marinir (Pasmar) 2 Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto mengatakan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 119 personel. Yakni, atas insiden peluru nyasar yang mengenai dua siswa SMP di Gresik.

Saat ini, proses hukum kasus tersebut diserahkan sepenuhnya ke Polisi Militer Angkatan Laut Komando Daerah AL (Pomal Kodaeral). Pemeriksaan dipastikan berjalan secara transparan.