RRI.CO.ID, Jakarta — Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menganggap positif kerja sama pertahanan yang tengah dijalin pemerintah Indonesia. Menurutnya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia, baik itu dari sisi diplomasi militer maupun penguasaan teknologi.

Menurut Dave, berbagai kesepakatan seperti Military Defense Cooperation Program (MDCP) merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas pertahanan nasional. Yang mana ini sekaligus menyesuaikan perkembangan TNI dengan dinamika geopolitik global.

“Ini tentunya langkah untuk memperkuat pertahanan kita, memantapkan diplomasi militer. Serta memastikan perkembangan TNI selalu selaras dengan perkembangan geopolitik,” ujar Dave, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga membuka ruang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khususnya dalam pemahaman dan penguasaan teknologi pertahanan.

Meski demikian, Dave menegaskan bahwa fokus kerja sama tidak semata pada teknologi. Tetapi menjadi pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih luas di sektor pertahanan.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan proposal pembaruan akses penerbangan atau blanket overflight clearance. Hal yang tidak masuk dalam kerja sama Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Diketahui, MDCP ialah peningkatan kerja sama bilateral yang disetujui dua negara. Setelah digelarnya pertemuan Menteri Perang AS Pete Hegseth dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Pentagon, Senin, 13 April 2026.