RRI.CO.ID, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menyoroti wacana penerapan sistem ‘war tiket’ dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan ibadah haji.

“War tiket itu akan hanya menghalangi orang miskin masuk surga. Jadi war tiket itu hanya orang kaya saja yang masuk surga,” ujar Ansory dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah yang membahas persiapan penyelenggaraan haji 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Ansory meminta agar wacana tersebut tidak kembali dimunculkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan saat ini seharusnya difokuskan pada persiapan keberangkatan jemaah yang telah direncanakan.

Legislator dari fraksi PKS ini menilai, bahwa wacana tersebut dapat melukai perasaan masyarakat kecil. Ia menyebut para petani dan masyarakat yang menabung bertahun-tahun untuk berhaji akan sangat terdampak secara psikologis.

“Kalau kita bersuara lagi itu sangat menyayat hati orang miskin. Para petani yang menabung rupiah demi rupiah, menyayat hati mereka, simpan saja dulu itu,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti aspek teknis pelayanan konsumsi jemaah, khususnya terkait distribusi dapur katering. Ia mengingatkan potensi risiko apabila dapur yang berjarak jauh tetap digunakan dalam pelayanan.

“ Jadi ada 6 dapur yang melayani Al-Hidayah, 4 dapur, hanya jarak 2 kilo sekitar Al-Hidayah. Nah ada 2 dapur yang jaraknya 9 kilo, ini kalau sempat bermasalah, berarti 8.000 orang kelaparan,” ucap wakil ketua komisi tersebut.

Untuk itu, Ansory meminta pemerintah memastikan distribusi layanan konsumsi berjalan optimal. Ia juga mengusulkan dua dapur yang lokasinya jauh itu dipindahkan ke dapur yang lebih dekat.

Menurutnya, kapasitas dapur terdekat masih dapat ditambah agar pelayanan tetap optimal. Ansory berharap keputusan tersebut dapat segera dipastikan sebelum pelaksanaan ibadah haji berlangsung.

“Jadi tolong itu, yang 2 dapur melayani 8.000 jemaah itu, dipindahkan ke dapurnya, ke 4 dapur yang dekat-dekat. Tambah saja 1.000 atau 1.500 (per dapur), sudah aman itu, saya mohon jawaban itu sebelum kita mungkin nanti haji,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memutuskan untuk menutup sementara pembahasan terkait sistem 'war tiket' haji. Dia mengakui, usulan istilah tersebut pertama kali dilontarkan dari dirinya sendiri dalam proses diskusi kebijakan.

“War tiket ini memang wacana yang sudah sedang kita bahas di Kementerian Haji. Dan kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah War tiket ini,” ujarnya.

Namun, ia menyadari wacana tersebut memicu kegaduhan di masyarakat saat ini. Sebab itu, Irfan memutuskan pembahasan sistem tersebut dihentikan sementara dan fokus pada penyelenggaraan ibadah haji yang sudah semakin dekat.

“Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini. Sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” ucap Menteri Irfan.