RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yakni melalui penguatan koordinasi antara DPR dan pemerintah.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 April 2026. Disebutkan bahwa BPIP turut aktif mengawal substansi RUU dengan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Kementerian PAN-RB.
Yudian mengungkapkan bahwa proses legislasi RUU BPIP terus bergerak. Termasuk setelah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI.
Dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari tahapan formal pembahasan. Koordinasi lintas lembaga ini dinilai penting agar arah penguatan ideologi Pancasila dapat terakomodasi secara komprehensif dalam regulasi.
Selain itu, pemerintah juga disebut telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar dimulainya pembahasan bersama DPR. Informasi tersebut diperoleh BPIP melalui komunikasi dengan Sekretariat Jenderal DPR RI pada 20 Februari 2026.
“Pembahasan RUU BPIP menjadi krusial untuk memperkuat posisi kelembagaan BPIP. Dengan landasan hukum yang lebih kokoh, BPIP diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan ideologi secara lebih optimal,” kata Yudian.
Sementara, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menilai pembahasan RUU ini penting. Tujuannya untuk memastikan arah kebijakan ideologi negara tetap terjaga.
“Nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Komisi XIII mendorong agar pembahasan RUU BPIP dilakukan,” kata Willy.
Willy mengungkapkan, meskipun regulasi tersebut merupakan inisiatif Badan Legislasi DPR. Hal ini dinilai penting agar pembahasan lebih fokus dan selaras dengan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja.
Dengan pembahasan yang terpusat di Komisi XIII, diharapkan tercipta kesinambungan antara kebijakan BPIP dan peran DPR. Sehingga penguatan ideologi Pancasila dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....