PKS Dukung Rencana Prabowo Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat maupun daerah.

Rencana peningkatan kelembagaan LKPP disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. Konsolidasi tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga serta pemerintah pusat dan daerah.

"Kami mendukung langkah Presiden untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di daerah, pusat, dan kementerian/lembaga. Selama ini mereka membeli barang yang sama dengan harga berbeda-beda karena tidak terkoordinasi, dan itu adalah pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dicegah," ujar Kholid dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2026.

Kholid menilai efisiensi pengadaan pemerintah harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik. Menurutnya, proses pengadaan yang transparan dan efisien dapat menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran negara.

"Tata kelola pengadaan yang efisien adalah kunci dari mitigasi korupsi itu sendiri. Semakin transparan dan terstandardisasi proses pengadaan, semakin kecil ruang untuk permainan harga dan penyalahgunaan anggaran," kata Kholid.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan konsolidasi pengadaan yang telah diterapkan di tingkat pemerintah daerah menghasilkan efisiensi belanja sebesar 20,86 persen pada 2025. Angka tersebut meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Kholid menilai capaian tersebut menunjukkan konsolidasi pengadaan dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran. Penerapan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta standardisasi proses pengadaan dinilai berpotensi menghasilkan penghematan yang lebih besar.

"Hasil konsolidasi pengadaan yang sudah berjalan selama ini menunjukkan arah kebijakan ini sudah tepat. Penguatan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah semestinya memperkuat fungsi yang memang sudah menjadi tugasnya selama ini, mulai dari perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan sistem pengadaan elektronik seperti katalog elektronik, hingga pemantauan dan evaluasi," ujar Kholid.

Kholid yang merupakan Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI, meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi, berharap penguatan kelembagaan tersebut dapat memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Kebijakan itu juga diharapkan mampu mempersempit ruang terjadinya permainan harga dan penyalahgunaan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.