WFH Dinilai Tak Efektif Hemat Energi Nasional saat Krisis

  • 13 Apr 2026 16:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pengamat nilai WFH tidak efektif hemat energi nasional di tengah konflik global.
  • Penerapan WFH mendekati akhir pekan bisa berpotensi meningkatkan konsumsi.
  • Pengamat sarankan penghematan energi dimulai dari upaya pengendalian distribusi BBM bersubsidi.

RRI.CO.ID, Jakarta - Krisis energi menjadi kekhawatiran di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Work From Home untuk menghemat energi nasional.

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri. Namun, efektivitasnya dinilai masih sangat terbatas oleh sejumlah pengamat.

Menurutnya, dampak penghematan tersebut relatif kecil. Bahkan, WFH bukan solusi kuat menghadapi krisis energi global.

“Potensi penghematan BBM melalui WFH diperkirakan hanya sekitar sepuluh persen. Angka tersebut terlalu kecil untuk berdampak signifikan pada ketahanan energi nasional,” ujar Fahmy dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Senin, 13 April 2026.

Ia juga menyoroti waktu penerapan WFH yang berdekatan dengan akhir pekan. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.

Menurutnya, masyarakat justru memanfaatkan waktu tersebut untuk bepergian ke luar kota. Hal ini berisiko meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak.

“Khawatirnya, saat WFH berdekatan dengan long weekend, mobilitas masyarakat meningkat signifikan. Konsumsi BBM bisa naik sehingga tujuan penghematan tidak tercapai,” ujarnya.

Situasi ini semakin kompleks akibat ketegangan di Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu pasokan minyak global melalui jalur strategis.

Jika harga minyak dunia melonjak, beban subsidi energi Indonesia dapat meningkat drastis. Hal ini berpotensi melampaui alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Fahmy menilai persoalan utama energi nasional terletak pada subsidi tidak tepat sasaran. Ia menyebut potensi pemborosan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah.

Sebagai solusi, ia mendorong pengendalian distribusi BBM bersubsidi secara lebih ketat. Bantuan energi disarankan hanya untuk kelompok prioritas tertentu.

“Terkait jangka panjang bisa diatur kemudian sesuai kebutuhan nasional. Untuk sekarang, fokus pada penghematan agar anggaran besar tidak terbuang sia-sia,” ujarnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....