Komisi VII DPR RI Pertanyakan Keseimbangan Alokasi Anggaran Kemenpar

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan keseimbangan alokasi anggaran di Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Ia menegaskab, persoalan utama bukan pada pentingnya promosi, melainkan ketepatan perhitungan anggaran.

Saleh menyoroti ketidaksesuaian angka anggaran yang dipaparkan Menteri Pariwisata. Ia menilai terdapat perbedaan antara rincian anggaran yang disampaikan dengan data yang tercantum.

“Semua orang di ruangan ini tidak ada yang mengatakan pemasaran dan promosi tidak penting. Tapi ketidakseimbangan anggaran ini sebetulnya yang disoal temen-temen," ujar Saleh dalam rapat kerjsa Komisi VII dengan Kementerian Pariwisata, Kamis, 9 April 2026)

Ia kemudian mengurai sejumlah angka anggaran yang dinilai tidak sinkron antarbagian. Menurutnya, terdapat selisih antara total anggaran kegiatan dengan angka yang tercantum pada dokumen utama.

“Memperkuat citra Indonesia untuk memperkuat sebagai destinasi kelas dunia ada 19 event, target wisman 5 ribu-6 ribu. Tapi anggaran Rp23 miliar," ucapnya.

"Kemudian juga ada kualitas dan kuantitas event nasional juga begitu Rp37 miliar. Sampai ke ujung, pengembangan strategis ada 20 event anggaran besar Rp42 miliar," ucap Saleh.

Saleh menyebut total anggaran kegiatan mencapai sekitar Rp150 miliar. Namun, pada halaman lain tercantum anggaran yang digunakan hanya Rp144 miliar, sehingga dinilai tidak akurat.

“Kalau Ibu bikin paparan gini, anggarannya harus sama dengan jumlah di sini dengan jumlah di halaman 4. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dengan perhitungannya," ujar Saleh.

Ia menilai perhitungan anggaran tersebut tidak tepat karena terdapat ketidaksesuaian jumlah. Ia juga menegaskan tidak boleh ada sedikit pun anggaran negara yang hilang dalam pembahasan rapat.

Saleh meminta Kementerian Pariwisata untuk memperjelas kembali seluruh komponen anggaran yang dipaparkan. Hal tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi bersama dalam pembahasan lanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa ketidakseimbangan terjadi karena keterbatasan anggaran. Ia menyebut kebutuhan promosi pariwisata Indonesia masih belum sebanding dengan negara lain.

“Mengenai postur anggaran yang tidak imbang, Bapak, pemasaran dan event emang besar; anggaran promosi RI paling besar. Menurut kami, masih kurang kalau dibandingkan dengan negara lain," ujar Menpar.

"Seperti di Singapura US$25 per akuisisi, Thailand US$4,4, Malaysia US$3,2, sementara Indonesia US$0,8. Kalau ingin kompetitif dengan negara lain tentu promosi kita harus menyamakan atau setara,” ucapnya.

Menpar Widi pun mengakui bahwa anggaran yang dimiliki saat ini belum ideal. Ia menyebut jumlah anggaran Kementerian Pariwisata jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.

“Memang belum ideal, Bapak, jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya: pernah sampai Rp5 triliun, pernah juga Rp3,1 triliun. Kami hanya memiliki Rp1,46 triliun, tapi IQ kami untuk mendatangkan wisatawan dan devisa,” kata Widi.