RRI.CO.ID, Jakarta – Ketergantungan daerah pada sektor batu bara dinilai tidak lagi menjadi kekuatan ekonomi semata. Kondisi ini justru berpotensi menimbulkan kerentanan ketika pasar global berubah.

Hal ini seiring rencana pemerintah menurunkan target produksi batu bara menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026. Angka tersebut turun dibanding realisasi 2025 yang mencapai sekitar 790 juta ton.

Kondisi tersebut menunjukkan daerah yang bergantung pada batu bara lebih rentan terhadap perubahan kebijakan. Dampaknya dapat dirasakan langsung pada perekonomian daerah.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai daerah seperti Paser dan Muara Enim menghadapi risiko nyata. Hal ini terkait perubahan arah pasar dan transisi energi global.

Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan IESR, Martha, menyebut ketergantungan tersebut terlihat dari kontribusi dana bagi hasil terhadap APBD. Di Muara Enim, ujarnya, mencapai sekitar 20 persen dan di Paser rata-rata 27 persen.

“Transformasi ekonomi daerah penghasil batu bara perlu diarahkan pada diversifikasi ekonomi lokal yang kompetitif dan saling terhubung. Daerah tidak cukup hanya mencari sektor pengganti, tetapi perlu membangun sinergi antarsektor agar nilai tambah ekonomi lokal lebih kuat,” ujar Martha dalam gelaran Pesta Media AJI Jakarta 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.

Ia menambahkan terdapat sejumlah sektor potensial yang bisa dikembangkan. Di Paser, sektor jasa keuangan, manufaktur, dan pendidikan dinilai memiliki peluang.

Sementara di Muara Enim, sektor manufaktur serta akomodasi dan makan minum dapat diperkuat. Pengembangan komoditas unggulan seperti kopi juga dinilai memiliki nilai tambah.

Martha menegaskan transformasi ekonomi perlu didukung tata kelola dan pembiayaan yang tepat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan penguatan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting.

Sementara itu, Antropolog Universitas Indonesia, Suraya Afif, menilai transisi energi harus memperhatikan aspek sosial. Menurutnya, pendekatan yang hanya fokus pada emisi tidak cukup.

“Transisi ini mensyaratkan partisipasi aktif berbagai kelompok, mulai dari pekerja, komunitas lokal, hingga konsumen dan warga negara secara umum. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara luas,” ujar Suraya.

Di sisi lain, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Aryanto Nugroho, menilai transformasi harus menyasar ekonomi berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dan sektor swasta.

“Diversifikasi ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah pusat atau daerah. Perusahaan harus proaktif mengamankan masa depannya,” ujarnya.