RRI.CO.ID, Jakarta - Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di perguruan tinggi dipastikan tetap berjalan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Meski demikian, Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Amich Alhumami memastikan, pemerintah terus melakukan pengawasan agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.

Menurutnya, secara kebijakan PJJ merupakan ketentuan yang berlaku. Namun, diakuinya, terdapat perbedaan kesiapan antara perguruan tinggi besar dan kampus-kampus kecil, terutama di daerah.

“Kampus besar umumnya tidak ada masalah dalam penerapan PJJ. Namun, kampus kecil masih perlu dicek agar kualitas tetap terjaga,” kata Amich dalam dialog Pro3 RRI, Jumat, 10 April 2026.

Selain itu, lanjut dia, kesiapan mahasiswa juga menjadi faktor penting. Ketersediaan perangkat digital turut mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring.

Menurutnya, infrastruktur teknologi secara umum sudah tersedia. Namun interaksi pembelajaran harus tetap berjalan efektif.

Amich menekankan tanggung jawab mahasiswa sebagai pembelajar dewasa. Dosen juga harus mampu mengoptimalkan proses pembelajaran jarak jauh.

Pengawasan dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti. Lembaga ini memetakan kesiapan kampus di berbagai wilayah.

“LLDikti menghimpun dan memetakan perguruan tinggi di wilayahnya. Baik negeri maupun swasta untuk melihat kesiapan,” ujarnya.

Di sisi lain, Universitas Brawijaya telah lama menerapkan PJJ. Penerapan dilakukan pada kegiatan akademik tertentu.

Wakil Rektor Akademik, Imam Santoso, menyebut PJJ bukan hal baru. Kampus sudah menerapkannya untuk seminar dan pascasarjana.

“Selama ini kami sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan seperti seminar dan pascasarjana sudah berjalan,” kata Imam.