Rencana Penerapan PJJ Demi Hemat Energi, DPR Was-was Kualitas Pendidikan Turun
- 24 Mar 2026 13:53 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani buka suara, terkait upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi
- Penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah
- Pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran
- Lalu mendorong, adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan PJJ
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani buka suara, terkait upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi. Penghematan energi itu, melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.
Merespons hal tersebut, politkus PKB ini mengharapkan, kebijakan PJJ jangan sampai menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ.
“Penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah. Khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik," kata Lalu dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2026.
Tidak hanya itu, ia menyoroti, masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah. Ketimpangan tersebut, berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.
"Pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran. Serta, pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal," ucap Lalu.
Kemudian, Lalu mendorong, adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan PJJ ini. Evaluasi tersebut, demi kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan.
"Apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan sebaiknya dihentikan. Berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," ujar Lalu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan. Antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....