RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menanggapi usulan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait menaikkan harga BBM. Wapres Gibran mengatakan, menyampaikan pemerintah menghargai berbagai masukan yang ada, termasuk usulan JK.

Meski demikian, menurutnya usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga BBM. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat kecil guna mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.

"Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM. Seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dll," kata Wapres dalam keterangan tertulisnya yang diterima RRI, Kamis, 9 April 2026.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah terus mendorong percepatan transisi penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang. "Hari ini Bpk Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, JK mengatakan, subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang. Hal ini menjadi alasan Utama JK mengusulkan pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi energi.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Pertimbangan usulan tersebut juga terkait harga minyak dunia yang melonjak karena perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel. Terkait konflik tersebut, banyak negara yang akhirnya melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri.

Menurut JK, apabila pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga, maka utang pemerintah akan semakin besar. Ia berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang.

Menurutnya, pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya. Meski demikian, JK tidak memungkiri, kenaikan harga BBM mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal.

Menurutnya, masalah terebut bisa teratasi jika keputusan tersebut dijelaskan dengan baik. "Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima," ujarnya.

"2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," kata JK.