RRI.CO.ID, Tangerang - Pemerintah menanggung tambahan biaya penyelenggaraan haji pada tahun ini yang mengalami kenaikan 39,85 persen. Penyebabnya, harga avtur atau bahan bakar pesawat yang mengalami lonjakan signifikan.

Menteri Haji dan Umrah, Mohammad Irfan Yusuf mengatakan kenaikan komponen biaya haji akibat dampak konflik geopolitik di Timur Tengah tidak dibebankan terhadap calon jemaah haji. "Sebenarnya memang ada tambahan biaya ibadah haji, karena harga avtur sekarang mengalami kenaikan imbas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel," ujarnya, Kamis 9 April 2026.

Kemdati demikian, sambung Irfan, tambahan biaya itu tidak dibebankan kepada calon jemaah haji. Kebijakan perihal mengatasi naiknya biaya haji itu merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun skenario dengan atau tanpa perubahan rute penerbangan, biaya haji diprediksi tetap akan naik. Lantaran rute penerbangan haji awal setiap jemaah meningkat dari Rp33,5 juta menjadi Rp46,9 juta atau naik 39,85 persen.

Kemudian jika rute penerbangan mengalami perubahan, lanjutnya, estimasi biaya haji lebih tinggi lagi dari Rp33,5 juta menjadi Rp50,8 juta per jemaah atau naik Rp 51,48 persen. "Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa walaupun ada kenaikan, jangan dibebankan kepada jamaah haji," kata dia.

Pertimbangan kenaikan biaya haji itu didapat usai adanya pengajuan dari maskapai Garuda Indonesia terkait perubahan harga pada Senin 30 Maret 2026. Selain itu ada juga maskapai Saudi Airlines pada 31 Maret 2026.

"Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda/JAKARTA/DZ/20181-26 mengusulkan tambahan Rp7,9 juta perjemaah pada harga aftur 116 USD sen per liter. Sedangkan Saudi Airline melalui surat nomor 11732247/11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar 480 USD per jemaah pada harga aftur 137,4 USD cent per liter," ucapnya.

Hal tersebut diajukan karena maskapai harus mengambil rute alternatif yang menambah waktu perjalanan jadi empat jam dengan tambahan konsumsi avtur hingga 12.000 ton. "Pertimbangan ini dibahas karena beberapa hari lalu karena ada permintaan Garuda dan Saudi Airlines yang ingin menambah atau merubah harga karena kenaikan Avtur," ujarnya.

"Tentu akan kami kaji kembali, kemarin surat yang diajukan oleh Garuda maupun Saudi Arabia masih di atas harga 100 USD. Tapi dengan adanya gencatan senjata mungkin harga akan turun sehingga harus kami sesuaikan kembali," sambungnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho menambahkan pihaknya akan menghadirkan upaya terbaik dalam melayani dan menjaga proses keberangkatan jemaah haji hingga kembali ke Tanah Air. Pasalnya pola keberangkatan haji tahun ini dari Tanah Air menyesuaikan kondisi di Timur Tengah perihal konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.