Komisi VIII DPR Garansi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Sesuai Jadwal

  • 02 Apr 2026 15:50 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Komisi VIII DPR RI menggaransi, penyelenggaraan ibadah haji 2026 jamaah Indonesia tetap berjalan aman dan sesuai jadwal
  • Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik
  • Pemerintah dan DPR telah mengantisipasi berbagai skenario risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggaransi penyelenggaraan ibadah haji 2026 jemaah Indonesia tetap berjalan aman dan sesuai jadwal. Pemerintah bersama Parlemen, telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi berbagai potensi dampak konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik. Karena itu, eskalasi konflik yang terjadi saat ini dinilai tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji 2026.

“Haji (2026) tetap berjalan meskipun konflik terjadi, ini bukan hal baru. Pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jemaah,” kata Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Politikus Golkar ini memastikan, jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan. Hingga kini, tidak ada kendala berarti baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

"Pemerintah dan DPR telah mengantisipasi berbagai skenario risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah," ujar Aprozi.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU tersebut, memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan kondisi darurat yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji.

"Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah dan parlemen optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan mampu memastikan pelayanan publik tetap berjalan," ujar Aprozi.

Sebelumnya, konflik geopolitik Iran dengan Israel, dan Amerika Serikat turut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa keberangkatan jamaah haji Indonesia tetap dalam kondisi aman dan terkendali.

Hal yang sama disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, H. Muhammad Rafi As’ad. Ia mengatakan, persiapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai rencana.

“Tugas kami saat ini fokus pada persiapan keberangkatan jemaah, dan semua persyaratan sudah disiapkan dengan baik,” ujarnya saat menjadi narasumber di program Bincang Siang RRI Bone, Rabu 1 April 2026.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....