RRI.CO.ID, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan 206 paket pekerjaan infrastruktur dengan total anggaran Rp1,2 triliun di Provinsi Bali pada 2026. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebut ini merupakan bagian percepatan pembangunan terintegrasi untuk mendukung pariwisata dan pelayanan dasar.

Ia mengatakan skala program tersebut menunjukkan fokus pemerintah dalam pembangunan Bali dengan paket pekerjaan tersebar di sektor strategis. “Rekapitulasi pekerjaan infrastruktur Kementerian PU tahun 2026 di Provinsi Bali secara keseluruhan terdapat 206 paket dengan pagu Rp1,2 triliun,” kata Diana dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Diana merinci, porsi terbesar dialokasikan pada sektor sumber daya air (SDA) sebanyak 139 paket dengan anggaran Rp720,2 miliar. Sementara sektor konektivitas melalui Bina Marga mencakup 62 paket dengan pagu Rp269 miliar.

Adapun sektor Cipta Karya menangani 2 paket dengan pagu Rp51,5 miliar. Serta untuk sektor Prasarana Strategis mengelola 3 paket dengan anggaran Rp230,9 miliar.

Menurutnya Wamen Diana, pembangunan diarahkan pada tiga fokus utama, yakni perlindungan wilayah, konektivitas, serta penguatan pelayanan dasar. Program tersebut juga mencakup penanganan abrasi, banjir, hingga pengelolaan sampah di Provinsi Bali.

“Kalau direkapitulasi secara utuh terlihat strategi pembangunan PU di Bali tahun 2026 ini tertumpu pada tiga lapis utama. Yaitu perlindungan wilayah, konektivitas, dan juga penguatan pelayanan dasar serta prasarana strategis,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menyadari tantangan pembangunan infrastruktur di Bali cukup besar. Namun, upaya tersebut tetap dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bali masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran daerah. “Ini yang kami betul-betul bermasalah di Bali karena kebutuhan anggarannya besar sementara kami memiliki keterbatasan fiskal,” ujarnya.

Ia mengusulkan sejumlah proyek strategis, serta peningkatan sejumlah ruas jalan nasional dan konektivitas wilayah. Menurutnya, pembangunan tersebut penting untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Bali.

Selain itu, Koster juga menyoroti kelanjutan proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. “Kami mohon kepastian mengenai kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini,” ujarnya.