RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengingatkan, pemerintah harus reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah dinilainya, perlu segera mengubah kebijakan subsidi energi agar lebih fokus kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pernyataan tegas Ketua DPP PDIP ini, menyoroti tekanan APBN 2026 terhadap kenaikan harga minyak dunia dan kurs rupiah. Ia menyarankan, subsidi LPG diarahkan kepada 40 persen penduduk terbawah atau kelompok desil enam ke bawah.

"Kelompok tersebut umumnya terdiri dari pelaku usaha mikro, nelayan kecil, buruh tani, serta petani kecil di berbagai daerah. Program perlindungan bagi kelompok ini harus dirancang matang agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan efektif," kata Said dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa opsi teknis untuk menjalankan program subsidi tepat sasaran bagi masyarakat berpendapatan rendah tersebut. Pertama, pemerintah harus memastikan data penerima manfaat akurat serta diperkuat dengan sistem identifikasi berbasis biometrik nasional.

"Seperti contoh, keberhasilan India dalam menerapkan sistem biometrik Aadhaar yang terhubung langsung dengan rekening penerima subsidi. Sistem tersebut sulit dimanipulasi karena penyaluran subsidi dilakukan melalui rekening dan hanya bisa digunakan membeli LPG,” ucap Said.

Pada tahap awal program, menurutnya, memang membutuhkan upaya besar namun hasil pendataan akan memudahkan kebijakan di masa depan.

Selain itu, pemerintah akan memiliki bank data digital terkait distribusi dan penggunaan subsidi LPG secara lebih transparan.

"Kita yakini Indonesia mampu menerapkan sistem serupa mengingat jumlah penduduk India yang lebih besar berhasil menjalankannya. Dengan kebijakan subsidi tertutup tersebut maka harga LPG 3 kilogram dapat disesuaikan dengan harga keekonomian pasar nasional," ujar Said.

Langkah tersebut, Said menilai, mampu menekan beban subsidi pemerintah dalam menahan harga BBM dan LPG saar ini. Sehingga, ke depannya anggaran APBN 2026 dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya.

"Sementara, subsidi BBM jenis solar dan pertalite juga perlu diperbaiki melalui validasi ulang data pengguna subsidi. Pertamina diminta melakukan sinkronisasi data pengguna subsidi dengan data kepemilikan kendaraan bermotor melalui STNK kepolisian," kata Said.

Ia menegaskan subsidi BBM harus diprioritaskan bagi nelayan kecil, petani, serta pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya kendaraan roda empat sebaiknya dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite kecuali kendaraan niaga tertentu.

"Kendaraan niaga berplat kuning yang mengangkut kebutuhan pangan tetap diberikan pengecualian untuk menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu penerima subsidi listrik juga perlu dilakukan validasi ulang oleh PLN melalui integrasi data survei sosial ekonomi nasional," ucap Said.