RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Sadarestuwati meminta pemerintah menyajikan data sektor pangan secara transparan. Ia menginginkan angka capaian produksi yang dipaparkan sesuai dengan kondisi nyata pada tingkat lapangan saat ini.

Sadarestuwati menyatakan keraguan terhadap klaim kemandirian pangan jika alih fungsi lahan produktif di Pulau Jawa terus terjadi. Legislator tersebut mendorong penghitungan ulang hasil panen dengan mempertimbangkan faktor serangan hama tikus yang merusak tanaman petani.

“Sedikit ada rasa gamang di dalam hati saya ketika dikatakan bahwa kita ini sudah swasembada pangan. Hal ini karena lahan tidak bertambah, kecuali melalui food estate yang masih belum optimal,” ujar Sadarestuwati dalam raker dan RDP dengan Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT PUPUK INDONESIA, dan Direktur Utama PT RNI/ID FOOD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Politisi tersebut menyoroti tantangan berat dari fenomena iklim ekstrem yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir tahun. Ia mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera mengadopsi teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan air irigasi sawah.

Sadarestuwati menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengalihan subsidi pupuk menjadi subsidi langsung pada hasil produksi pertanian masyarakat. Langkah ini dinilai mampu memicu semangat para petani untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas panen secara lebih masif.

“Saya juga meminta Pak Menteri untuk melakukan kajian terkait perubahan skema subsidi pupuk. Subsidi tersebut diusulkan dialihkan ke subsidi hasil produksi agar petani lebih semangat meningkatkan produksi,” kata Sadarestuwati.

Legislator ini juga menyoroti kualitas benih bantuan yang seringkali tidak layak tanam karena menghasilkan varietas yang tidak seragam. Ia meminta pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) disesuaikan dengan kondisi geografis lahan agar tidak banyak traktor mangkrak.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa persediaan beras nasional dalam kondisi sangat kuat. Ia memastikan ketahanan pangan Indonesia sanggup menghadapi ancaman kemarau ekstrem yang diprediksi segera melanda sebagian besar wilayah.

Amran menjelaskan bahwa jumlah cadangan beras per tanggal 7 April 2026 telah menembus angka 4,6 juta ton. Capaian tersebut diklaim sebagai rekor stok tertinggi sepanjang sejarah perjalanan sektor pertanian di tanah air.

“Jadi kemarin 4,5 sekarang 4,6 juta ton, ini tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi stok beras nasional di Indonesia dipastikan aman untuk 10 sampai 11 bulan ke depan,” ujar Amran.

Pemerintah memproyeksikan persediaan pangan tetap stabil meski fenomena iklim El Nino diperkirakan akan berlangsung selama enam bulan. Amran optimistis kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi walaupun ketegangan geopolitik global mulai mengganggu rantai pasok dunia.

Mentan menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera memetakan wilayah yang menjadi langganan kekeringan di provinsi masing-masing. Pihaknya juga telah menyiagakan sebanyak 171.000 unit alat mesin pertanian untuk mendukung optimalisasi irigasi sawah petani.

“Kementerian Pertanian menginstruksikan seluruh gubernur dan bupati untuk melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta sistem peringatan dini. Upaya ini juga mencakup optimalisasi pengolahan air irigasi melalui rehabilitasi embung, sumur dangkal, dan sumur dalam,” ujar Amran.

Menanggapi hal tersebut, Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan proyeksi neraca. Ia menyebutkan stok jagung surplus 4,3 juta ton dan gula konsumsi tersedia sebanyak 632 ribu ton.

Amran mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggenjot program kemandirian energi melalui implementasi bahan bakar nabati jenis B50 tahun ini. Strategi tersebut diharapkan mampu menghentikan impor solar sebanyak 5,3 juta ton untuk memperkuat ekonomi nasional.

“InsyaAllah tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Kedepan kita akan implementasikan pabrik etanol dan bahan bakunya dari ubi, tebu, dan jagung,” kata Amran.

Pemerintah juga terus menyalurkan bantuan pangan secara masif kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta menekan laju inflasi pangan yang saat ini terkendali.