RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang 2026. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan dampak kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan pihaknya telah memetakan 335 desa yang berpotensi karhutla. Ratusan desa tersebut tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

“Kita sudah mendorong seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan koordinasi dengan TNI Polri, dengan intansi terkait. Termasuk dengan beberapa masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya karhutlah di daerah tersebut,” kata Daniel dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Selasa 7 April 2026..

BPBD Kalimantan Barat juga menetapkan status siaga sejak 15 Februari hingga 15 November 2026. Selain itu, mereka mengajukan bantuan ke pusat untuk modifikasi cuaca dan patroli udara.

“Selain itu, kita sekarang sudah melakukan optimalisasi patroli darat gabungan di seluruh Kabupaten dan Kota ya. Terlebih dalam melakukan pengawasan-pengawasan di daerah yang rawan karhutlah,” ujarnya.

Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli BPBD Jawa Timur, Heru Wibowo, menyebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan. Langkah ini juga melibatkan pemerintah provinsi dan BNPB.

Heru menjelaskan, musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan mulai terjadi di April hingga Juni. Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus 2026.

“Kita sudah buatkan surat edaran berkait kepada Kabupaten-Kota untuk menghadapi kekeringan tersebut. Sebagai langkah antisipasi, telah menginstitusikan kepada teman-teman di Kabupaten-Kota untuk segera membuatkan status siaga darurat sesuai kondisi wilayah,” kata Heru.

BPBD Jatim juga telah menginstruksikan pemantauan rutin di sejumlah titik yang rawan mengalami kebakaran. Ia menegaskan pentingnya kesiapan sejak awal untuk mencegah risiko yang lebih besar.

“Untuk langkah-langkah pertama kali di Jawa Timur terkait dengan kekeringan tersebut sudah kami siapkan. Nanti kita adakan antisipasi untuk dropping air bersih kepada Kabupaten-Kota di Jawa Timur,” ucapnya

Di sisi lain, Daniel menyebut karakter kekeringan di Kalimantan Barat berbeda dengan Pulau Jawa. Kondisi tersebut tidak terlalu berdampak pada pertanian di dataran tinggi.

Meski begitu, sejumlah titik panas telah terpantau sejak awal tahun di beberapa kabupaten. Karena itu, 14 kabupaten di Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga.

Baik BPBD Kalimantan Barat maupun Jawa Timur juga membuka akses informasi bagi masyarakat. Informasi dapat diperoleh melalui kantor BPBD setempat hingga tingkat kecamatan.

Dengan berbagai langkah tersebut, BPBD berharap dampak kemarau panjang dapat ditekan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana.