IGRS Rating Gim di Platform Steam, Kemkomdigi: Bukan Hasil Resmi
- 06 Apr 2026 15:58 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kemkomdigi menemukan praktik pencantuman rating IGRS pada platform gim steam
- Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Kemkomdigi, Sonny Hendra Sudaryana menyatakan IGRS bukan rating resmi yang ditetapkan pemerintah Indonesia
- Penyalahgunaan informasi rating gim platform Steam, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman akses terhadap anak
RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan, rating Indonesia Game Rating System (IGRS), bukanlah rating resmi yang ditetapkan pemerintah. Hal itu ditegaskan Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Ditjen Ekodigi) Sonny Hendra Sudaryana.
Diungkapkannya, sejumlah gim di platform Steam yang menerapkan IGRS, bukan berarti memenuhi klasifikasi yang di verifikasi oleh pemerintah. Untuk itu Kemkomdigi diungkapkannya, mengecam praktik penyampaian informasi klasifikasi dengan mencantumkan IGRS.
Sebab diungkapkan Sonny, dengan penyampaian informasi itu, menimbulkan kesalahpahaman masyarakat dalam mengakses gim. Terlebih ia menyoroti hal tersebut, pada klasifikasi batas usia yang layak saat mengakses gim.
"Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim," kata Sonny dalam keterangan resminya yang diterima RRI.co.id, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan dikatakannya, menunjukkan rating yang ditampilkan pada platform tersebut masih berasal dari mekanisme internal berbasis self-declare. Hal itu ditegaskan Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, belum melalui proses verifikasi resmi sesuai ketentuan di Indonesia.
Selain itu Sonny menuturkan, bahwa Kemkomdigi juga menemukan adanya indikasi penggunaan label IGRS pada platform gim. Ia menilai hal ini dilakukan tanpa melalui mekanisme internal, tanpa verifikasi resmi, sehingga tidak mencerminkan hasil klasifikasi yang sah.
"Kami meminta platform untuk memastikan bahwa setiap informasi yang ditampilkan kepada publik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tanggung jawab dalam melindungi pengguna, khususnya anak-anak," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....