Kemensos dan PT Pos Siapkan Pemberdayaan Bansos

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang kerja sama pemberdayaan penerima bantuan sosial bersama PT Pos Indonesia. Selama ini PT Pos berperan sebagai penyalur bantuan sosial pemerintah.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan PT Pos memiliki jaringan luas hingga ke pelosok daerah. Hal ini dinilai dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat penerima bantuan.

“Ke depannya jika kita bisa bersinergi terkait pemberdayaan pasti luar biasa sekali,” ucapnya saat menerima audiensi PT Pos Indonesia di Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 6 April 2026.

Ia mengatakan kerja sama pemberdayaan diharapkan juga dapat menekan biaya penyaluran bantuan sosial. Kemensos saat ini sedang menyiapkan skema kolaborasi tersebut.

Menurutnya, penyaluran bansos melalui PT Pos selama ini tidak memungut biaya dari penerima manfaat. Seluruh biaya penyaluran ditanggung pemerintah tanpa potongan apa pun.

Selain pemberdayaan, pertemuan juga membahas penguatan penyaluran bansos. Tujuannya untuk memastikan penyaluran cepat, tepat sasaran, dan efisien.

Ia menjelaskan data penerima bantuan kini dapat berubah setiap tiga bulan. Karena itu, PT Pos menjadi solusi penyaluran bagi penerima manfaat baru yang belum memiliki rekening bank.

Menurutnya, pembukaan rekening melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan. Sementara bantuan harus segera disalurkan kepada penerima baru.

“Cara tercepat menyalurkan bagi penerima manfaat baru melalui PT Pos,” ucapnya.

Ia menegaskan bantuan sosial merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit dan saat terjadi bencana.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan Kemensos. PT Pos berkomitmen memberikan layanan penyaluran bansos secara inklusif.

Ia mengatakan PT Pos juga memastikan tidak ada keterlambatan penyaluran bantuan. Selain itu, PT Pos berupaya mencegah kebocoran dan pungutan liar dalam penyaluran bansos.

PT Pos juga memantau penyaluran bansos di lapangan melalui monitoring pemberitaan dan laporan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos berjalan dengan baik.

“Saya mendapatkan juga pesan dari Presiden bahwa harus adanya pembaharuan data, baik di keuangan maupun operasional. Kedua, memastikan tidak ada keterlambatan. Jangan sampai penerima datang uangnya belum ada. Juga memastikan adanya fleksibilitas bagi penerima bantuan sehingga memudahkan mereka menerima. Lalu yang ketiga jangan ada kebocoran. Yaitu jangan sampai ada bentuk-bentuk pungli atau pemungutan uang yang dilakukan petugas bagi penerima bantuan, baik bansos atau dana pensiun,” ucap Daud.

Melalui kerja sama ini, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin cepat dan efisien. Selain itu, program pemberdayaan penerima bansos juga diharapkan dapat berjalan lebih optimal.