RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendorong, pemerintah Indonesia segera membuat langkah revolusioner. Terutama, dalam membenahi sistem transportasi publik nasional.

Pernyataan tegas politikus PKB ini, merespons eskalasi konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Kondisi ini, berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.

“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak," kata Huda dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Huda menekankan, pemerintah perlu menciptakan solusi permanen untuk menghadapi situasi geopolitik global yang semakin memanas. "Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ucap Huda.

Lalu, Huda menegaskan, ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadikan ketahanan nasional sangat rentan. Yakni, terhadap volatilitas harga minyak dunia.

Oleh sebab itu, menurutnya, pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan. Melainkan, strategi pertahanan kedaulatan energi dalam negeri.

“Harus ada peta jalan jelas. Agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area,” ujar Huda.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri, Tito Karnavian menegaskan, kebijakan WFH bagi ASN tidak boleh dimanfaatkan sebagai libur panjang. Tetapi langkah ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja sekaligus mendukung efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

Tito mengatakan kebijakan ini tidak sekadar memberikan kelonggaran bekerja dari rumah. Pemerintah ingin memastikan ASN tetap menjalankan tugas secara optimal meski tidak berada di kantor.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, pemerintah akan memperketat sistem pengawasan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi berbasis lokasi atau geo-location.

“Kita bisa meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan WFH dan kemudian handphone mereka juga diminta untuk aktif. Sehingga dapat diketahui lokasinya melalui geo-location,” ucap Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.