Ketidakpastian Global, Impor Aspal Dikurangi lewat Asbuton
- 03 Apr 2026 08:55 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah mulai mengurangi ketergantungan impor aspal di tengah ketidakpastian global
- Menteri PU mendorong penggunaan Asbuton dengan target substitusi minimal 30 persen (A30)
- Kebijakan ini diproyeksikan menekan impor hingga 50 persen dan menghemat devisa Rp4,08 triliun
RRI.CO.ID, Jakarta — Pemerintah mulai mengurangi ketergantungan impor aspal di tengah ketidakpastian suplai dan harga minyak global. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan penggunaan Aspal Buton dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan situasi geopolitik global menuntut Indonesia memaksimalkan sumber daya dalam negeri. Arahan ini sekaligus untuk mengamankan ketersediaan energi dan material strategis nasional di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.
Merespons arahan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong peningkatan penggunaan Aspal Buton. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kemandirian infrastruktur.
“Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” kata Menteri Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 2 April 2026.
Saat ini, kata Dody sebagian besar kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor. Dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024, sekitar 78 persen berasal dari luar negeri.
Kebutuhan aspal nasional juga diproyeksikan meningkat hingga 1,5 juta ton per tahun. Kondisi ini menjadikan ketergantungan impor sebagai titik rawan yang perlu dikurangi.
Untuk itu, Menteri PU mendorong kebijakan wajib penggunaan Aspal Buton (Asbuton) olahan dalam campuran beraspal. Dody mengatakan target substitusi ditetapkan minimal 30 persen atau dikenal dengan skema A30.
“Untuk itu, kami mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50 persesn,” ucapnya.
Selain itu, pemanfaatan Asbuton juga dinilai mampu menghemat devisa negara secara signifikan. Menurut Dody potensi penghematan diperkirakan dapat mencapai Rp4,08 triliun per tahun.
Dody menambahkan kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara hingga Rp1,6 triliun per tahun. Selain itu, kebijakan tersebut juga mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen.
“Diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun. Serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen” ujar Dody.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....