RRI.CO.ID, Jakarta - Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) diproyeksikan menjadi lompatan baru dalam peningkatan layanan publik kesehatan. Pemerintah mulai mengarahkan integrasi teknologi berbasis data untuk menjawab tantangan pengelolaan skala besar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan kesiapan membangun kolaborasi strategis dengan BPJS Kesehatan. Kolaborasi ini difokuskan pada pemanfaatan AI guna meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan kepada masyarakat.

“Pengelolaan data dalam skala besar tidak bisa lagi manual, datanya besar dan bergerak cepat. AI menjadi kebutuhan agar layanan publik bisa lebih cepat dan tepat,” kata Nezar, Kamis, 2 April 2026.

Menurutnya, Kementerian Komdigi telah menyiapkan ekosistem talenta melalui program AI Talent Factory. Program ini dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap menjawab kebutuhan industri dan layanan publik.

AI Talent Factory melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi unggulan di Indonesia. Peserta berasal dari Universitas Brawijaya, UGM, ITB, hingga Universitas Indonesia.

Program tersebut juga didukung perusahaan teknologi global serta universitas internasional ternama. Kolaborasi mencakup Google, Apple, Amazon, hingga institusi seperti MIT dan Oxford.

Nezar menilai sinergi dengan BPJS Kesehatan dapat segera direalisasikan melalui integrasi data dan use case. Talenta yang telah disiapkan diharapkan mampu mempercepat implementasi teknologi di lapangan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan telah mulai mengembangkan pemanfaatan AI dalam sistem pelayanannya. Langkah ini mencakup pengembangan chatbot, analisis klaim, serta sistem smart analytics.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji mengakui masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan teknologi tersebut. Terutama pada kapasitas model dan optimalisasi pemanfaatan data yang tersedia.

Ia menyebut chatbot yang ada saat ini masih sebatas pengganti layanan FAQ. Sementara sistem klaim belum mampu membaca berbagai variabel secara komprehensif.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan layanan BPJS Kesehatan menjadi lebih responsif dan akurat. Proses klaim diharapkan lebih cepat dengan dukungan analisis data yang lebih canggih.

Selain itu, pemanfaatan data kesehatan akan dioptimalkan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat transfer pengetahuan dan pengembangan talenta internal.