RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengimbau penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk mendukung efisiensi energi. Namun, terdapat delapan sektor usaha yang dikecualikan karena tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja.

Imbauan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melalui Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026. Kebijakan ini ditujukan bagi perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD dengan penyesuaian berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan.

Yassierli menjelaskan, pelaksanaan WFH diatur oleh perusahaan, termasuk terkait jam kerja serta pemenuhan hak pekerja. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi hak cuti tahunan karyawan.

"Pimpinan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu. Disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," katanya dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu 1 April 2026.

Selain itu, penerapan WFH tetap harus mempertimbangkan kelangsungan operasional perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sejumlah sektor vital tidak diwajibkan mengikuti kebijakan ini.

Menurutnya, pengaturan teknis WFH, termasuk jam kerja dan pemenuhan hak pekerja, menjadi kewenangan perusahaan. “Pelaksanaan WFH tidak kurangi cuti tahunan, pekerja buruh yang jalani WFH tetap jalankan pekerjaan," ucapnya.

Selain itu, penerapan WFH harus tetap memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pengecualian bagi sektor-sektor yang bersifat vital.

Sektor yang dikecualikan meliputi layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi. Serta sektor energi yang mencakup pengelolaan BBM, gas, dan listrik.

Infrastruktur dan layanan publik seperti jalan tol, distribusi air bersih, serta pengangkutan sampah juga tetap beroperasi secara langsung. Di sisi lain, sektor ritel dan perdagangan, termasuk distribusi bahan pokok, pasar, dan pusat perbelanjaan.

Hal yang sama berlaku untuk sektor industri dan produksi, jasa dan hospitality seperti perhotelan dan restoran. Serta sektor transportasi dan logistik yang mencakup pengangkutan dan pengiriman barang.

Selain itu, sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal juga masuk dalam kategori yang dikecualikan. Pemerintah menilai kehadiran fisik di sektor-sektor tersebut penting untuk menjaga stabilitas layanan dan aktivitas ekonomi.

Dengan adanya pengecualian ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Meski kebijakan efisiensi energi melalui WFH tetap diterapkan di sektor lainnya.