RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI menyatakan sikap atas gugurnya tiga prajurit TNI. Insiden terjadi saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon.

BKSAP mengecam keras insiden yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Mereka menilai peristiwa ini mencederai prinsip perlindungan pasukan perdamaian.

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan kecaman terhadap tindakan militer Israel. Ia menyebut militer Israel diduga menjadi penyebab insiden tersebut.

BKSAP mendesak penyelidikan menyeluruh, independen, dan transparan segera dilakukan. Tujuannya mengungkap fakta dan memastikan akuntabilitas sesuai hukum internasional.

“Setiap prajurit adalah nyawa yang tak tergantikan. Harus ada perlindungan maksimal serta pertanggungjawaban tegas atas insiden ini," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.

Syahrul menilai peristiwa ini menjadi momentum evaluasi sistem keamanan misi perdamaian. Evaluasi mencakup prosedur operasional dan perlindungan personel di lapangan.

Menurutnya, dukungan Indonesia terhadap misi perdamaian harus diiringi perlindungan kuat. Ia menekankan misi tersebut wajib dapat dipertanggungjawabkan secara internasional.

BKSAP meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Koordinasi dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

Langkah ini bertujuan menjamin keselamatan personel TNI yang bertugas di luar negeri. BKSAP menilai perlindungan maksimal menjadi prioritas utama.

Selain itu, BKSAP akan membawa isu ini ke forum Inter-Parliamentary Union. Mereka juga akan mengangkatnya di forum parlemen multilateral lainnya.

“Upaya ini mencakup penggalangan dukungan internasional,” kata Syahrul. “Kami ingin memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dalam misi PBB.”

BKSAP berencana menjalin komunikasi dengan parlemen negara anggota UNIFIL lainnya. Mereka mendorong pembentukan protokol darurat yang lebih responsif dan efektif.