Kemenkum Perkuat SDM Kejar Target Kinerja Nasional
- 31 Mar 2026 19:55 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama pencapaian target kinerja Kementerian Hukum
- Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta
- Pegawai didorong aktif mengembangkan kompetensi
RRI.CO.ID, Jakarta - Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama pencapaian target kinerja Kementerian Hukum. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta.
“Untuk memiliki pengetahuan maka kita harus terus belajar, sehingga setiap pegawai meningkatkan kapasitas diri,” kata Nico, Selasa, 31 Maret 2026. Ia menyebut penyelesaian berbagai persoalan organisasi bergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang terus diasah.
Karena itu, seluruh pegawai didorong aktif mengembangkan kompetensi guna menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks. Kemenkum juga membuka peluang pengembangan diri melalui berbagai program pendidikan bagi para pegawai.
Program tersebut meliputi beasiswa pendidikan Strata 1, Strata 2, hingga Strata 3 di dalam dan luar negeri. Nico mempersilakan pegawai memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai bidang masing-masing demi kelancaran pelaksanaan tugas.
Ia mengingatkan saat ini Kemenkum memasuki akhir Triwulan I Tahun 2026. Seluruh jajaran diminta bersiap menghadapi penilaian dan evaluasi kinerja organisasi.
“Saya minta rencana yang sudah dikerjakan, akan ada evaluasi yang kita rapatkan pada April,” katanya. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengendalian capaian kinerja organisasi secara menyeluruh.
Nico menekankan peningkatan kinerja harus selaras dengan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Hal itu sekaligus memperkuat peran Kemenkum dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.
Kemenkum juga tengah menyiapkan aplikasi terpadu untuk menyatukan seluruh layanan hukum secara digital. Melalui aplikasi itu, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan hukum dengan lebih mudah dari mana saja.
Selain itu, layanan Pos Bantuan Hukum hadir di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Layanan tersebut bertujuan memberikan akses keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurut Nico, pelayanan publik Kemenkum melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas sektor. Karena itu, kerja sama antarkementerian dan lembaga perlu dioptimalkan secara terkoordinasi.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....