RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional menegaskan mayoritas anggaran Program Makan Bergizi Gratis langsung menyasar masyarakat. Dari total Rp268 triliun APBN, sebanyak 93 persen dialokasikan untuk peningkatan kualitas gizi nasional.

“Berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana, Selasa, 31 Maret 2026. Ia menegaskan informasi anggaran Rp335 triliun yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan resmi APBN.

Menurutnya, angka Rp335 triliun berasal dari dana cadangan atau standby BA BUN. Sementara dana cadangan kebijakan presiden tercatat sebesar Rp67 triliun.

Dadan menjelaskan sebagian besar anggaran digunakan mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Sebanyak 70 persen anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan dari berbagai sektor ekonomi.

Langkah ini dinilai mampu menggerakkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah. Sedangkan 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional program MBG di lapangan.

Biaya operasional mencakup listrik, transportasi, serta insentif bagi relawan yang terlibat. BGN mencatat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Relawan tersebut memperoleh penghasilan antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta setiap bulan. “Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk Program MBG,” kata Dadan.

Ia menegaskan manfaat program ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat luas. BGN juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan relawan sebagai bagian penting distribusi program.

Insentif diberikan sesuai beban kerja agar pelaksanaan program tetap optimal. Program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga penguatan ekonomi lokal.

Penyerapan bahan baku dan tenaga kerja menjadi bagian dari dampak ekonomi program tersebut. BGN memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan berdampak nyata.