RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kebijakan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah selama lima hari sekolah dalam sepekan. Namun, khusus daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, MBG diberikan enam hari sekolah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan kebijakan tambahan satu hari tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pemenuhan gizi anak Indonesia. Termasuk di wilayah prioritas.

“Pemberian MBG untuk daerah 3T dan risiko stunting tinggi dilakukan selama enam hari sekolah atau Senin sampai Sabtu. Ini merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 29 Maret 2026.

BGN menekankan pentingnya pendataan akurat dalam menentukan daerah yang berhak mendapatkan kebijakan khusus tersebut. Data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kemenkes menjadi rujukan utama untuk menetapkan wilayah prioritas intervensi gizi, terutama di kawasan timur Indonesia.

Menurut Dadan, pihaknya akan menggandeng dinas pendidikan dan kesehatan daerah untuk memastikan data yang digunakan benar dan tepat sasaran. “Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” katanya.

Pendataan tersebut meliputi jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah. Provinsi di kawasan timur, Sumatera, dan Papua disebut sebagai contoh daerah prioritas karena angka stunting yang masih relatif tinggi.

BGN menegaskan integritas data menjadi hal krusial karena program MBG menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda di Indonesia. “Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda, kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” ucap Dadan.

Melalui kebijakan ini, BGN berharap seluruh anak sekolah, khususnya di daerah 3T dan wilayah rawan stunting, tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup. Guna mendukung pertumbuhan optimal sekaligus memperkuat upaya pemerintah menurunkan angka stunting nasional.