Mendagri Perkirakan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra Capai Rp130 Triliun
- 26 Mar 2026 13:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Mendagri Tito Karnavian memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Sumatra mencapai Rp130 Triliun
- Pemulihan pascabencana diperkirakan akan rampung dalam kurun waktu tiga tahun
- Kebutuhan anggaran Ro130 Triliun untuk pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatra
RRI.CO.ID, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, total angaran pemulihan bencana di Sumatra mencapai Rp130 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Tito mengatakan, ketiganya mengalami kerusakan infrastruktur cukup parah akibat bencana. Untuk itu, perhitungan anggaran telah dilakukan secara rinci dan proses pemulihan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun.
“Perkiraan kebutuhan sekitar Rp130 triliun untuk pembangunan tiga provinsi. Targetnya dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun," kata Tito dalam konferensi pers Update Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra ini membeberkan, kebutuhan anggaran itu meliputi sejumlah sektor. Anggaran mencakup berbagai sektor strategis pembangunan.
Salah satu kebutuhan terbesar berasal dari sektor infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan tambahan anggaran hingga Rp70 triliun.
Dana tersebut akan digunakan membangun jembatan, jalan, dan fasilitas umum. Selain itu, perbaikan sungai juga menjadi prioritas utama.
Tidak hanya infrastruktur, sektor pendidikan juga mendapat perhatian khusus pemerintah. Perbaikan ribuan sekolah menjadi bagian penting pemulihan.
Ia menyebut sebagian sudah masuk tahap kontrak pengerjaan. “Terdapat lebih dari 4.000 sekolah terdampak yang perlu diperbaiki,” kata Tito.
Selain itu, perbaikan dilakukan berdasarkan skala prioritas kerusakan. “Sekolah dengan kerusakan berat menjadi prioritas utama,” ujarnya.
"Menteri Dikdasmen, Pak Profesor Abdul Mu'ti menyampaikan kepada saya, lebih dari seribu sudah kerjasama kontrak untuk melakukan perbaikan. Tapi beliau menggunakan skala prioritas, prioritas yang berat dikerjakan," kata Mendagri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....