RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan efisiensi anggaran menjadi langkah utama pemerintah menghadapi tekanan energi global. Salah satu fokusnya adalah memangkas perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.

"Kalau dari dulu saya menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah, saya akan menekankan lagi efisiensi anggarannya. Ya terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan," ucap Tito usai konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Menurut Tito, efisiensi tersebut terutama menyasar pos belanja perjalanan dinas yang tidak prioritas. "Jadi uangnya diarahkan untuk program yang prorakyat," katanya.

Ia menegaskan penghematan tidak hanya terkait penggunaan bahan bakar minyak semata. Pemerintah akan menerapkan berbagai langkah efisiensi yang pernah digunakan sebelumnya.

"Nggak spesifik ke sana, nanti kita bisa gunakan sebetulnya, mekanisme pada waktu covid itu. Misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor lampu hidup, AC masih hidup," kata Tito.

Selain itu, Tito juga menyinggung kemungkinan penerapan kembali sistem pengawasan kerja berbasis digital. Sistem tersebut sebelumnya digunakan untuk memastikan efektivitas kerja pegawai saat masa pandemi.

"Kemudian misalnya lagi, kalau dulu saya absen. Dulu ada sistem namanya SIMPEG, Sistem Administrasi Pegawai," ucapnya.

Melalui sistem tersebut, lanjut Tito, setiap pegawai diwajibkan melakukan absensi secara daring dan memantau lokasi kerja. Hal ini untuk memastikan pegawai tetap bekerja dari rumah dan tidak meningkatkan mobilitas.

"Jadi begitu untuk menjaga karyawan itu betul-betul Working From Home, dia ada di rumah. Supaya nggak lari-lari kemana-kemari yang nanti malah nambah BBM," ujar Tito.

Tito mengatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui perangkat telepon seluler dengan sistem pelacakan lokasi. Mekanisme ini dinilai efektif dalam menjaga disiplin kerja selama kebijakan WFH diterapkan.

"Mereka wajib untuk handphonenya on, setelah itu mereka mendaftar (absen) jam 7.30. Mereka absen online dan kemudian handphone wajib on," kata Tito.

Pemerintah, kata Tito, membuka peluang penggunaan kembali sistem tersebut sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Langkah ini diharapkan mampu menekan pemborosan sekaligus menjaga kinerja aparatur tetap optimal.