Yogyakarta Sesuaikan WFH, Jam Kerja Ditambah dan Layanan Publik Tetap Berjalan
- 24 Mar 2026 15:57 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan kebijakan WFH akan disesuaikan daerah dengan kemungkinan penambahan jam kerja harian
- Layanan publik dasar tetap berjalan tanpa gangguan melalui pengaturan kerja meski diterapkan WFH satu hari setiap pekan
- Kebijakan WFH diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran hingga sekitar dua puluh persen serta mendorong disiplin ASN
RRI.CO.ID, Jakarta - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan WFH sesuai arahan pemerintah pusat dan akan menerjemahkannya di daerah. Ia mengatakan penyesuaian dilakukan dengan kemungkinan menambah jam kerja harian agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik.
“Saya kira menyesuaikan ya apa yang menjadi perintah dari pemerintah pusat kami akan terjemahkan di daerah. Paling kami akan mengkondisikan mungkin apakah jam kerja hariannya tuh barangkali bisa ditambah sedikit untuk di kota Yogyakarta,” katanya kepada RRI PRO3 melalui dialog khusus, Selasa, 24 Maret 2026.
Hasto menjelaskan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, ketertiban lalu lintas, dan destinasi wisata harus terus berjalan tanpa terputus. Ia menegaskan penerapan WFH satu hari mengharuskan pengaturan kerja agar layanan dasar tetap berkelanjutan dan tidak mengalami gangguan.
Ia menyebut hari Jumat dipilih karena waktu kerja lebih pendek sehingga pengurangan jam kerja tidak terlalu signifikan. Menurutnya, penambahan satu jam kerja pada hari lain membuat total jam kerja tetap seimbang dan tidak berkurang.
“Saya kira hari Jumat lebih efisien itu karena hari Jumat kan pendek, sehingga kalau kita mengurangi hari Jumat itu mungkin hanya sekitar 6 jam kerja. Kalau nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya tambah 1 jam, 1 jam sudah praktis tidak berkurang juga,” ucapnya.
Ia berharap kebijakan ini mendorong efisiensi anggaran terutama dari pengurangan biaya transportasi dan bahan bakar yang diperkirakan berkurang sekitar dua puluh persen. Selain itu, ia menekankan pentingnya disiplin ASN serta mengajak penggunaan transportasi sederhana dan ramah lingkungan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Sementara itu, Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional mengatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) penting untuk menekan konsumsi BBM nasional. Ia menilai langkah tersebut relevan dalam menghadapi dinamika global yang mempengaruhi pasokan dan permintaan minyak mentah dunia.
Saleh menjelaskan ketegangan di Timur Tengah berdampak pada ketersediaan minyak mentah dan produk minyak global. Ia menyebut kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan harga, tetapi juga membuat pasokan minyak semakin sulit diperoleh.
“RON90, RON92 itu kita masih impor. Ketika di luar negeri itu terjadi kelangkaan atau kekurangan pasokan, bukan hanya karena harganya naik, tapi barangnya sendiri itu tidak mudah didapat,” ucapnya kepada RRI PRO3 di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2026.
Saleh menegaskan penghematan energi merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan. Ia juga menyebut kebijakan WFA dapat membantu mengendalikan konsumsi BBM, menurunkan subsidi, serta mengurangi tingkat polusi udara.
“Saya sih berharap bahwa dengan adanya kebijakan WFA atau WFH ini, maka mampu mengendalikan konsumsi BBM kita. Mampu menjadikan konsumsi kita itu lebih tepat sasaran, kalau kita bisa lebih hemat, maka subsidi juga akan turun, polusi juga akan turun,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....