RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), akibat dampak konflik di Timur Tengah.

Arahan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026. Pemerintah menilai meskipun pasokan energi masih aman, langkah penghematan tetap harus dilakukan sejak dini.

"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, kita bersyukur, tapi tidak ada upaya mengurangi konsumsi BBM . Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah," kata Presiden Prabowo.

Presiden mencontohkan langkah efisiensi yang dilakukan sejumlah negara lain dalam menghadapi krisis energi. Salah satunya adalah kebijakan pengurangan hari kerja dan penerapan WFH secara luas.

"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis dikatakan critical measures, seolah-olah bagi mereka ini seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah," ucap Presiden.

"Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari. Mereka bahkan mengurangi gaji anggota kabinet, anggota DPR, semua penghematan gaji dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan," kata Presiden.

Berikut sejumlah fakta terkait kebijakan WFH satu hari dalam sepekan yang tengah disiapkan pemerintah:

1. WFH Satu Hari dalam Sepekan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan menekan konsumsi energi nasional. Pemerintah akan membuka fleksibilitas kerja dengan skema satu hari WFH dalam lima hari kerja.

"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, dalam satu hari dalam 5 hari kerja," kata Airlangga.

2. Berlaku Setelah Lebaran

Pemerintah merencanakan kebijakan ini mulai diterapkan setelah periode Lebaran. "Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujar Airlangga.

Saat ini, kata Airlangga, pemerintah masih mematangkan skema teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Informasi lebih rinci akan diumumkan setelah seluruh konsep dinyatakan siap.

"Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang. Kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," ucapnya.

3. Berlaku untuk ASN dan Swasta

Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah berharap sektor swasta hingga pemerintah daerah juga dapat menerapkan skema serupa.

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan. Karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," ujarAirlangga.

4. Potensi Hemat BBM Hingga 20 Persen

Penerapan WFH diyakini mampu menekan penggunaan BBM secara signifikan. Pengurangan mobilitas harian dinilai berdampak langsung pada konsumsi energi.

"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima. Seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ujar Airlangga.

Meski begitu, pemerintah masih akan menyesuaikan kebijakan ini dengan dinamika global. Perkembangan harga minyak dunia dan situasi geopolitik akan menjadi faktor penentu durasi penerapan.

"Nanti kita lihat situasinya, situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," ucap Airlangga.

Kebijakan WFH satu hari ini menjadi bagian dari strategi efisiensi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas energi, tetapi juga mendukung produktivitas kerja yang lebih adaptif.