WFA Dinilai Efektif Tekan Konsumsi BBM di tengah Ancaman Pasokan Global
- 24 Mar 2026 16:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Penghematan energi melalui WFA diyakini dapat menurunkan subsidi, mengurangi polusi, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat
- Kebijakan Work From Anywhere dinilai penting untuk menekan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian pasokan minyak global
- Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM, sementara konsumsi nasional mencapai 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari
RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional mengatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) penting untuk menekan konsumsi BBM nasional. Ia menilai langkah tersebut relevan dalam menghadapi dinamika global yang mempengaruhi pasokan dan permintaan minyak mentah dunia.
Saleh menjelaskan ketegangan di Timur Tengah berdampak pada ketersediaan minyak mentah dan produk minyak global. Ia menyebut kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan harga, tetapi juga membuat pasokan minyak semakin sulit diperoleh.
Ia mengungkapkan Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk BBM seperti bensin RON90 dan RON92. Menurutnya, meskipun memiliki dana, ketersediaan barang di pasar global tetap menjadi kendala serius bagi pemenuhan kebutuhan energi nasional.
“RON90, RON92 itu kita masih impor. Ketika di luar negeri itu terjadi kelangkaan atau kekurangan pasokan, bukan hanya karena harganya naik, tapi barangnya sendiri itu tidak mudah didapat,” kata Anggot unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman kepada RRI PRO3 di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2026.
Saleh menuturkan produksi minyak dalam negeri sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kapasitas kilang mencapai satu juta barel per hari. Ia mengatakan kekurangan tersebut menyebabkan Indonesia masih harus mengimpor ratusan ribu barel minyak mentah setiap hari.
Ia menambahkan total konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut upaya penghematan, termasuk mengurangi mobilitas dan beralih ke transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari.
Saleh menegaskan penghematan energi merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan. Ia juga menyebut kebijakan WFA dapat membantu mengendalikan konsumsi BBM, menurunkan subsidi, serta mengurangi tingkat polusi udara.
“Saya sih berharap bahwa dengan adanya kebijakan WFA atau WFH ini, maka mampu mengendalikan konsumsi BBM kita. Mampu menjadikan konsumsi kita itu lebih tepat sasaran, kalau kita bisa lebih hemat, maka subsidi juga akan turun, polusi juga akan turun,” ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) merupakan langkah antisipatif pemerintah menghadapi kondisi tertentu. Ia menyebut kebijakan ini perlu disiapkan dengan matang agar mampu menjawab tantangan efisiensi energi dan mobilitas masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah perlu menyiapkan skema kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) maupun Work From Anywhere. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kondisi luar biasa yang berdampak lintas wilayah bahkan negara.
“Saya rasa memang pemerintah harus melakukan banyak hal ya, diantaranya bagaimana kemudian kita menyiapkan mengenai pekerjaan dari rumah ataupun pekerjaan dari berbagai tempat. WFH maupun WFA, tentu ini sebuah gagasan yang baik dalam arti untuk mengantisipasi mengenai kondisi yang global,” katanya kepada RRI PRO3 di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2026.
Trubus menjelaskan kebijakan serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara seperti Pakistan, Vietnam, dan Thailand. Ia menilai Indonesia perlu mengkaji lebih dalam frekuensi penerapan kebijakan tersebut agar memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi.
Trubus menilai pemerintah masih perlu melakukan kajian konkret terkait efektivitas kebijakan tersebut sebelum diterapkan luas. Ia menekankan pentingnya perhitungan yang nyata serta keterbukaan kepada publik agar kebijakan dapat diterima secara luas.
Ia juga mengingatkan kebijakan tidak cukup hanya diterapkan pada aparatur sipil negara tanpa melibatkan sektor lain. Menurutnya, efektivitas kebijakan akan lebih terasa jika dilakukan secara bertahap, terukur, serta disertai evaluasi berkelanjutan.
Trubus menekankan pentingnya edukasi masyarakat terkait prinsip hemat energi sebagai tujuan utama kebijakan tersebut. Ia menilai sosialisasi yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan resistensi akibat informasi yang tidak utuh di masyarakat.
“Nah yang penting itulah bagaimana kita mengedukasi masyarakat mengenai prinsip hemat energi itu, itu yang penting. Karena kan tujuan akhir adalah kita hemat energi sembari kita nanti bertahap menggunakan energi terbarukan,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....