RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Center of Food Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, memaparkan konflik Tengah menekan ketahanan energi Indonesia. Menurutnya, lonjakan harga minyak di atas 100 dolar per barel segera meningkatkan tekanan fiskal dan risiko pasokan domestik sehingga diperlukan penghematan.

"Harga minyak masih di kisaran 100 dolar Amerika per barrel. Artinya memang sudah di atas skenario yang membuat defisit fiskal kita kan lebih dari 3 persen APBN dan Pemerintah memang mau tidak mau harus segera memikirkan langkah jika pendek untuk mengurangi risiko tekanan fiskal kita ini," katanya kepada Pro 3 RRI, Selasa, 17 Maret 2026.

Ia menilai pengendalian konsumsi menjadi langkah paling realistis, sebab penambahan cadangan strategis membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Berkaca pada PSBB 2020, kebijakan kerja fleksibel tahun itu berpotensi menekan konsumsi BBM hingga 15 persen secara nasional.

Abra mengatakan, pemerintah sebisa mungkin dapat melakukan realokasi anggaran dari APBN karena saat ini bukan hanya Indonesia namun seluruh negara yang konsumsi BBM yang besar juga sedang sulit mendapatkan pasokan.

"Jadi kita mengalami dua kali tekanan. Pertama harganya mahal. Yang kedua, kalaupun harganya mahal barangnya juga susah didapat karena rebutan," ucapnya.

Abra memperkirakan simulasi penghematan melalui kebijakan WFA selama setahun dapat mengurangi subsidi energi sedikitnya 20,5 triliun rupiah nasional. Namun, ia mengingatkan penerapan kebijakan tersebut harus selektif agar sektor logistik, manufaktur, dan layanan penting tetap bergerak optimal.

"Angka 20,5 triliun itu penghematan selama satu tahun ini dilakukan. Memang relatif masih kecil tapi kan tergantung nanti harga minyak mentahnya apakah bisa sampai di atas 100 dolar," ujarnnya.

Ia juga menambahkan pembatasan mobilitas memang berisiko menekan perdagangan, pariwisata, serta penerimaan pajak dalam jangka pendek nasional. Meski begitu, penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik dinilai membantu menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor secara bertahap.

Abra menekankan pemerintah perlu menjaga transparansi stok, distribusi merata, serta kepastian harga demi meredam kepanikan masyarakat di daerah. Ia berpandangan kebijakan penghematan harus tetap melindungi daya beli publik sambil mengurangi tekanan fiskal dan impor energi nasional.

Dikabarkan seblumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mengkaji sejumlah langkah efisiensi BBM apabila terjadi krisis. Salah satu Langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) dan pengurangan hari kerja.

Presiden menyampaikan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM. Situasi itu pada akhirnya dapat berdampak pada harga pangan.