RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan TNI dan Polri terus dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik. Penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi yang melanggar hukum disebut Presiden sebagai bukti nyata komitmen tersebut.

“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal? Bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” ucap Presiden Prabowo dalam sesi video diskusi dengan jurnalis dan pakar yang tayang pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Presiden menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk aparat negara. Presiden menyampaikan reformasi aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam transformasi bangsa.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa. Saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, keberadaan aparat yang profesional dan berintegritas menjadi kunci utama negara yang kuat. Presiden menilai penegakan hukum yang tegas mampu menjaga stabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Hukum, the rule of law. Itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pelanggaran oleh segelintir oknum dapat merusak citra institusi secara keseluruhan. Dampak negatif tersebut, kata Presiden, dirasakan oleh mayoritas aparat yang bekerja dengan baik.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ujar Presiden.

Dalam proses pembenahan, Presiden memberikan ruang bagi institusi untuk melakukan perbaikan internal. Namun langkah tegas akan diambil jika tidak ada perubahan signifikan.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri, kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ucap Presiden dengan tegas.

Presiden menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan untuk mencegah praktik ilegal. Presiden mencontohkan kasus tambang ilegal yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat setempat.

“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu. Danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” kata Presiden.

Maka Presiden mengatakan bahwa ia ingin memastikan aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan akuntabel. Presiden berharap reformasi TNI dan Polri akan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.