RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap meninggalkan Board of Peace (BoP) jika dinilai tidak memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Sikap tegas ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan dukungan terhadap Palestina.

Presiden Prabowo menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bersifat kondisional dan tidak mengikat. Pemerintah akan terus mengevaluasi efektivitas BoP dalam mendukung tujuan diplomasi Indonesia.

“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia, kita keluar," ujar Presiden Prabowo dalam video sesi diskusi dengan jurnalis dan pakar yang tayang Sabtu. 21 Maret 2026.

Presiden menegaskan bahwa keputusan keluar dari BoP dapat diambil secara mandiri tanpa harus melalui kesepakatan bersama anggota lainnya. Hal ini menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Menurut Presiden, keterlibatan Indonesia dalam BoP sejak awal dilandasi pertimbangan strategis. Tujuan utamanya adalah memperkuat upaya mendorong kemerdekaan penuh bagi Palestina.

Presiden menjelaskan, awal mula keterlibatan Indonesia dimulai saat pidato di Sidang Umum PBB pada September 2025. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai.

Beberapa waktu setelah itu, Presiden bersama pemimpin negara mayoritas Muslim tergabung dalam Group of Eight diundang oleh Donald Trump. Pertemuan tersebut membahas rencana perdamaian Gaza melalui proposal yang diajukan Amerika Serikat.

Dalam pertemuan itu, utusan khusus AS memaparkan rencana perdamaian yang mencakup berbagai poin strategis. Presiden menyatakan ketertarikannya pada poin yang membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina.

Selain itu, proposal tersebut juga mencakup upaya fasilitasi dialog antara Israel dan Palestina. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip Indonesia dalam mendorong perdamaian jangka panjang di kawasan.

Meski begitu, Presiden menegaskan Indonesia tidak akan bertahan dalam forum yang tidak memberikan hasil nyata. Presiden mengatakan akan mengambil langkah tegas jika keikutsertaan dinilai tidak lagi relevan.

Presiden menyatakan keanggotaan Indonesia dalam BoP tetap bersifat fleksibel dan berbasis kepentingan nasional. Presiden memastikan setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan manfaat konkret bagi bangsa dan dunia.