RRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang dana Rp17 triliun untuk Board of Peace (BoP). Presiden memastikan tidak ada janji iuran sebesar 1 miliar dolar AS tersebut.

Presiden mengatakan bahwa sejak awal tidak pernah menyatakan kesiapan memberikan iuran dalam forum tersebut. “Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Presiden Prabowo dalam sesi video diskusi dengan jurnalis dan pakar yang tayang pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Berikut sejumlah fakta yang menegaskan Indonesia tidak memiliki komitmen pendanaan dalam BoP:

1. Tidak Pernah Ada Janji Resmi

Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan dalam berbagai forum komunikasi internasional bahwa tidak pernah menyatakan komitmen untuk memberikan kontribusi dana. “Tidak ada komitmen sama sekali,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas.

2. Tidak Ikut Pertemuan Penyumbang Awal

Indonesia juga tidak hadir dalam pertemuan founding donors yang digelar di Washington D.C., Amerika Serikat. Forum tersebut, kata Presiden, merupakan ajang bagi negara-negara yang memberikan kontribusi dana awal.

“Tidak, tidak pernah, dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ," ucap Presiden Prabowo.

"Dan karena sejak awal. Saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” kata Presiden.

3. Kontribusi Fokus pada Misi Perdamaian

Meski tidak memberikan dana, Indonesia tetap menyatakan kesiapan berkontribusi dalam bentuk lain. Presiden Prabowo memilih mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan di lapangan.

Pasukan ini, menurut Presiden, adalah bentuk nyata fokus Indonesia pada misi perdamaian. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Presiden.

4. Peluang Bantuan Bersifat Kondisional

Presiden Prabowo membuka kemungkinan kontribusi di masa depan jika situasi memungkinkan, khususnya dalam tahap rekonstruksi. Namun, Presiden mengatakan kontribusi tersebut tidak dalam bentuk komitmen iuran tetap.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” ujar Presiden.

5. Isu Berasal dari Rancangan Dokumen Internasional

Sebelumnya, Informasi mengenai kewajiban kontribusi 1 miliar dolar muncul dari rancangan piagam BoP. Dalam dokumen tersebut, Presiden AS Donald Trump mengatakan mensyaratkan pembayaran 1 miliar dolar AS kepada anggota BoP supaya bisa menjadi anggota tetap.

Setiap negara anggota Dewan Perdamaian mendapat jatah keikutsertaan selama tiga tahun sejak berlakunya Piagam Dewan Perdamaian. Kemudian akan adanya kemungkinan perpanjangan oleh Ketua Dewan, yaitu Donald Trump.

Dalam dokumen tersebut dikatakan, batasan keanggotaan tiga tahun tersebut gugur bagi negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS. Dengan rentang waktu satu tahun pertama sejak piagam ini berlaku.

Namun Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak terikat dengan ketentuan tersebut. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip selektif dalam setiap kerja sama internasional.

Dengan demikian, posisi Indonesia dalam BoP tetap terbuka secara diplomatik tanpa komitmen finansial. Pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan nasional.