RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (BoP). Menurut rencana, pertemuan akan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C. 

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, bahwa memang kita menerima undangan tersebut. Tapi, Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan (untuk kehadiran-red),” kata Juru Bicara II Kemlu RI, Nabyl Mulachela saat pertemuan dengan awak media, Selasa, 10 Februari 2026 di Jakarta. 

Pada pertemuan itu Nabyl turut merespons terkait rencana pengiriman pasukan yang akan bergabung di bawah BoP. Menurutnya, saat ini Indonesia memang tengah melakukan persiapan, namun berbagai detail mengenai pasukan perdamaian termasuk jumlahnya adalah sesuatu yang belum definitif.

“Ini memang memerlukan koordinasi, bukan hanya internal di dalam negeri, tapi juga dengan pihak-pihak lain di luar negeri. Sehingga, kementerian luar negeri dan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, melakukan koordinasi untuk mengawal instruksi Presiden tersebut,” ujarnya menekankan. 

Nabyl menjelaskan, keputusan Indonesia untuk bergabung di dalam Dewan Perdamaian memfokuskan pada aspek kemanusiaan. Sehingga, dipastikan tidak terlibat di dalam perlucutan senjata.

“Mengenai mandat dan keterlibatan, itu betul, itu adalah hal yang perlu pembahasan dan ini masih berlangsung. Kalau untuk keterlibatan Indonesia, sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemusiaan) dan tidak untuk terlibat dalam perlucutan senjata,” kata Nabyl menambahkan. 

Sementara, terkait iuran keanggotaan tidak terdapat keharusan untuk membayar. Namun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan agar Indonesia tetap berkontribusi di dalam BoP. 

“Mengenai keanggotaan, tidak diharuskan untuk membayar, Indonesia bahwa Presiden memutuskan untuk berkontribusi. Tapi, mekanisme jumlah dan prosesnya ini memang masih belum ada pembahasan lebih detail mengenai hal tersebut,” ucapnya. 

Adapun, sejumlah hal menjadi latarbelakang Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satunya adalah agar tercapainya pengakuan kemerdekaan terhadap bangsa Palestina.

“Kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita, Indonesia beserta dengan tujuh negara muslim yang lain, memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Selasa, 10 Februari 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

“Setidaknya, kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza. Sehingga, saudara-saudara kita berkurang penderitaannya,” ujarnya.

Pertemuan Dewan Perdamaian dijadwalkan akan diadakan di Institut Perdamaian Amerika Serikat. Nama institut ini juga telah diubah oleh Presiden Donald Trump sesuai namanya sendiri dilansir CNN.